Moratorium Konversi Lahan Demi
Keberlanjutan Hidup di Bali
Krisis Pangan dan Air Didepan Mata
Provinsi Bali dengan luas wilayah yang relatif sempit yaitu 563.666 hektar, terdiri dari 81.210 hektar lahan persawahan dan sisanya 482.456 hektar lahan bukan sawah. Luas lahan persawahan tahun 2005 jika dibandingkan dengan tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 1,08 persen atau 885 hektar. Tahun 2006, luas sawah Bali yakni 80.997 hektar pengalami penurunan sekitar 213 hektar.
Pada tahun 2004, jumlah produksi beras yang dihasilkan oleh seluruh petani Bali mencapai 498.224 ton atau mengalami penurunan sebesar minus 0,62 persen dari tahun 2003. Sedangkan konsumsi beras yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali tahun 2004 mencapai 396.618,87 ton atau mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen dari tahun 2003 yang mencapai 395.460 ton. Kebutuhan yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi beras, maka suatu hari Bali akan menuju kerawanan pangan.
Masalah krisis air terjadi merata di wilayah Bali, kecuali lokasi tertentu yang masih dekat danau, rata-rata debit air di sejumlah sungai, waduk, dan danau dilaporkan telah turun drastis setiap tahun khususnya bulan Agustus sampai Oktober. Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia bahwa telah terlihat sejak tahun 1995 defisit air di Bali sebanyak 1,5 miliar m³per tahun. Defisit terus meningkat hingga 7,5 miliar m³per tahun tahun 2000. Kemudian, diperkirakan pada tahun 2015 defisit air di Bali akan kekurangan air sebanyak 27,6 miliar m³per tahun.[1]
Kemudian lebih jelas lagi yang dilaporkan LP3B (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Pembangunan Bali) bahwa satu keluarga Bali memerlukan air rata-rata 100 liter per hari, sedangkan kamar hotel membutuhkan, 2.000 liter per hari per kamar yang tercatat sebanyak 15.906 unit (1999) membutuhkan air rata-rata 3.181.200 liter per hari, dan setiap lapangan golf 18 Hole membutuhkan 3.000.000 liter perhari. Belum lagi jumlah kebutuhan rumah tangga mencapai 76.335.000 liter untuk 7763.550 Kepala Keluarga (KK).[2] Hal ini menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi pada Bali ditahun-tahun mendatang.
Selanjutnya, menurut pengamatan Walhi Bali dari tahun 2006 – 2007 saja, sejumlah daerah tercatat mengalami krisis air, antara lain: Tirta Mas Mampeh di Kintamani, Denpasar, Negara, Batu Agung, Singaraja, Besakih (Karangasem), Semarapura (Klungkung), dan Nusa Penida. Perosalan krisis air di Bali berdampak pada kehidupan sosial. Krisis air di Bali telah memicu konflik antar warga dengan warga, petani dengan petani, petani dengan perusahaan air minum. Beberapa kasus konflik masalah air yang muncul di media lokal antara lain; ketegangan antara warga subak dengan pihak swasta di Jatiluwih, Kabupaten Tabanan. Warga subak dengan perusahaan air minum daerah (PDAM) di Yeh Gembrong, Kabupaten Tabanan. Dan, antara warga masyarakat dengan pemerintah kabupaten.Telaga Tunjung, Kabupaten Tabanan.
Bali merupakan pulau kecil yang berada dalam ekspansi industri pariwisata yang terus menerus mengalami degradasi. Penurunan jumlah lahan produktif akan terus menerus terjadi seiring dengan semakin pesatnya ekspansi investasi yang boros lahan, dan ketidaan perlindungan terhadap sektor pertanian di Bali. Beberapa faktor saat ini menjadi pendorong semakin maraknya alih fungsi lahan produktif, yakni:
- Tidak terkontrolnya perluasan investasi boros lahan dan sumber daya alam dengan tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Bali, seperti: hotel, villa, lapangan golf, bisnis property, dan lainnya. Hal ini juga menyebabkan terjadinya pemusatan kepemilikan lahan pada para spekulan-spekulan tanah;
- Revolusi Hijau telah menurunkan tingkat kesuburan tanah dan menyebabkan ketergantungan petani pada benih, pupuk yang berasal dari perusahaan agrokimia;
- Menurunnya kualitas dan kuantitas kawasan hutan, danau, daerah resapan, maupun daerah aliran sungai sehingga menurunkan ketersediaan air irigasi;
- Tidak menentunya cuaca akibat perubahan iklim sehingga petani yang gagal beradaptasi dengan merubah pola tanam akan mengalami gagal panen;
- Kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) berkisar antara 300 % - 1.000 % tiap tahun yang semakin memberatkan kehidupan petani.
Momentum Tepat Untuk Menunjukkan Keberpihakan
Momentum Hari Pangan Se-dunia yang jatuh pada 16 Oktober ini, merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mulai memikirkan masa depan bangsa ini dari sektor pangan. Karena pangan merupakan kebutuhan mendasar rakyat yang harus dijamin negara dan kedaulatan pangan akan sangat menentukan kedaulatan bangsa.
Untuk itu, Somasi-KP mendorong Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh pemerintah Kabupaten/ Kota di Bali untuk:
1. Segera melakukan moratorium (jeda) alih fungsi lahan produktif. Jeda ini dilakukan dengan jalan menghentikan sementara waktu ekspansi dari investasi yang boros lahan dan boros sumber daya alam. Pada saat jeda dilakukan, kegiatan pembangunan lebih diarahkan pada :
a. Penyelesaian konflik agraria dan konflik perebutan sumber daya alam;
b. Melakukan evaluasi atas daya dukung dan daya tampung Bali;
c. Melakukan penataan kerusakan sendi kehidupan dan lingkungan hidup akibat kesalahan pengelolaan tanah Bali selama ini;
d. Menyusun cetek biru pembangunan Bali kedepan yang lebih baik, adil dan berkelanjutan dengan pendekatan bio-regionalisme.
2. Mengeluarkan kebijakan perlindungan (konservasi) lahan produktif untuk menjamin ketersediaan pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan di Bali. Kebijakan tersebut memuat antara lain:
a. Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan pertanian di wilayah konservasi yang dimiliki oleh petani kecil;
b. Mengambil lahan yang ditelantarkan investor dan spekulan tanah untuk digarap oleh petani yang tidak memiliki lahan;
c. Mendorong pertanian berkelanjutan dengan meninggalkan pertanian berbasis agrokimia dan transgenik;
d. Melakukan perlindungan kawasan ekologi genting Bali, yakni kawasan hutan, danau, daerah aliran sungai, pesisir dan pulau-pulau kecil Bali.
Demikian kertas posisi ini dibuat untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Bali.
"Bumi Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Semua Mahkluk,
Tapi Tidak Cukup Untuk Satu Kerakusan" – M.K. Gandhi.
Denpasar, 20 Oktober 2008
Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Pangan (Somasi-KP)
(PBHI Bali, WALHI Bali, LIMAS, APA Bali, PSI Bali, Yayasan WISNU, Mitra Kasih, LBH Bali)
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com __._,_.___
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar