jika itu diundangkan...
biar diundangkan di daerah yang setuju
jangan sampe deh..di Bali
Parpol-parpol yang mengesahkan...tidak punya kerjaan
lain kecuali bertujuan:
mengirim sebanyak mungkin warga negara ini ke penjara
rakyat butuh makan..bukanb pasal-pasal..
apalagi pasal karet...alot
rakyat butuh cinta..bukan seperangkat alat-alat hukuman
rakayat butuh rumah bukan penjara
so...Tolak RUU pornografi yang dibuat oleh Parpol-Parpol Porno
From: darma putra <idarmaputra@yahoo.com>
To: bali-bali@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, October 29, 2008 8:15:53 PM
Subject: [bali-bali] RUU P
Tiga Fraksi DPR Keberatan RUU Pornografi Disahkan
Jakarta (ANTARA News) - Tiga fraksi DPR masih keberatan rapat paripurna DPR pada Kamis (30/10) mengagendakan pengesahan RUU Pornografi menjadi Undang-undang.
Kepada pers di sela Rapat Pimpinan Fraksi DPR pengganti rapat Badan Musaywarah (Bamus) di Gedung DPR Jakarta, Rabu, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, ketiga fraksi tersebut adalah Fraksi PDIP, Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi PDS.
"Ketiga Fraksi itu meminta agar pengesahan ditunda sampai selesai masa reses, sementara tujuh fraksi lainnya inginkan agar RUU itu disahkan sekarang juga," ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya menghendaki agar jangan sampai hanya karena adanya keberatan dibeberapa daerah saja kemudian pengesahan harus kembali RUU itu kembali tertunda.
Lebih lanjut Lukman menegaskan bahwa dalam penyusunan satu produk perundang-undangan tidak akan bisa memuaskan seluruh bangsa Indonesia.
Karena itu, kalaupun masih ada pihak-pihak yang tetap berkeberatan dengan sejumlah substansi RUU Pornografi, maka silahkan saja mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"Begitulah tata aturan hukum yang ada di Indonesia ini," ujarnya.
Lukman juga menjelaskan bahwa di DPR ada dua cara pengambilan keputusan terhadap berbagai masalah yang ada, yakni dengan musyawarah mufakat dan voting. "Saat ini yang sedang diupayakan adalah mencari mufakat," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pornografi Balkan Kaplale mengatakan, pihaknya akan mengupayakan pengesahan RUU Pornografi menjadi UU sebelum reses DPR atau pada rapat paripurna DPR, Kamis (30/10).
"Kami akan jalan terus walaupun tanpa PDIP dan PDS," katanya.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan tata tertib DPR pasal 205-213, persetujuan RUU itu tidak akan melanggar meskipun tanpa persetujuan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PDS.(*)
Search 1000's of available singles in your area at the new Yahoo!7 Dating. Get Started.
__._,_.___
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar