Bali Millis Preview and Information: Re: [bali-bali] Re: Yogyakarta mau bercerai dari NKRI bukan sepenuhnya karena RUUP

Sudah positive mau cerai ni yeee???

saya sich masih sayang sama NKRI...

lagian arogan banget sich..berjuang aja gak pernah kok udah mikir mau pisah ranjang...

jangan patah semangat gitu na'e...masak hanya karena urusan aurat aja kita harus mengorbankan hasil perjuangan pendiri bangsa...

santai aja...

nengah

----- Original Message -----

From: IGusti Agung

To: bali-bali@yahoogroups.com

Sent: Tuesday, September 30, 2008 1:15 AM

Subject: [bali-bali] Re: Yogyakarta mau bercerai dari NKRI bukan sepenuhnya karena RUUP

Beh... Bli Nengah jeg ewer gati ini..
Kan sudah tyang bilang kalau Singapore , jauh cenikan tekan Bali.
Cingak saja Singapore .
Maaf tyang tidak bermaksud sebagai Saparatis , tapi plis...
jangan kecilkan Bali .
Semua putra putri Bali yang seperti blakas mangan dipisage , akan
terpanggil pulang ke Bali , Bali punya trick under their sleeve.
Pliiiiss... jangan sekali under mind kemampuan Bali .
Dengan uang dari airport saja ( yang tidak dirampok pusat ) sudah
cukup untuk beli sarana hidup orang Bali.
Pendeknya kalau berdiri sendiri , Bali is Gemah ripah loh jinawi..
terimakasih...

--- In bali-bali@yahoogroups.com, "Karma, I Nengah [Kar]"
<inengahk@...> wrote:
>
> jika bali cerai, kendala 2 yang akan dihadapi seperti listrik,
sembako,
> minyak/bbm dll dan bagaimana cara mengatasinya
> apa mungkin kita dibali megabag-gabagan serta hidup tanpa tv, hp,
radio,
> kulkas, magic jar, serta jalan kaki kemana mana
>
> ________________________________
>
> From: bali-bali@yahoogroups.com [mailto:bali-bali@yahoogroups.com]
On
> Behalf Of Bali Sunshine
> Sent: Tuesday, September 30, 2008 2:54 PM
> To: bali-bali@yahoogroups.com
> Subject: [bali-bali] Yogyakarta mau bercerai dari NKRI bukan
sepenuhnya
> karena RUUP
>
>
>
> Dear All,
>
> Serupa seperti tuntutan Jogja untuk minta cerai dari NKRI karena
> mengingkari Piagam Kedudukan, maka daerah lain kiranya juga boleh
> menuntut yang serupa karena administrasi (atau penguasa ?) Jakarta
telah
> gagal melaksanakan amanat Konstitusi, terutama Pembukaan UUD '45
yang
> boleh dipandang sebagi kontrak politik terbentuknya NKRI.
>
> Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan
oleh
> sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena
tidak
> sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. (Kekuasaan Jakarta
> dengan pemerintahan yang sentralistik dan otonomi yang basa basi
saja ?
> apakah ia sudah tidak menjadi penjajah ?).
>
> Dan perjuangan pergerakan kemerdekan Indonesia telah sampailah
kepada
> saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat
> Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka,
> bersatu, berdaulat, adil, dan makmur (Setelah lebih dari 60 tahun
di
> depan gerbang apakah sekarang Indonesia sudah merdeka, bersatu,
> berdaulat, adil, dan makmur ?)
>
> Kemudian daripada itu negara untuk membentuk suatu pemerintahan
> Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah
> darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdasakan
> kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
> berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
maka
> disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang
> undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan
negara
> Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
kepada
> .......
>
> Apakah cita cita itu sudah tercapai setelah lebih 60 tahun
Indonesia
> merdeka ? Apa indikator2nya ? Kalau menurut saya pribadi mungkin
dengan
> cara pebandingan dengan negara negara lain. Bagaimana posisi
Indonesia
> dibandingkan dengan negara2 terdekat : India, China, Malaysia,
Thailand,
> Brunai, Philipine, dll.
>
> Sering kita mendengar alasan dari para pemimpin kita bahwa
Indonesia
> tidak bisa dibandingkan dengan negara lain karena jumlah
penduduknya
> yang banyak, dan keberagamannya yang lebih banyak potensi
masalahnya .
> Tapi hal ini kiranya boleh dibantah, bahwa walaupun Indonesia
> penduduknya banyak, tapi juga mempunyai wilayah yang sangat luas,
dengan
> kekayaan alam yang melimpah bahkan. Kenapa hal ini tidak cukup
membuat
> Indonesia sejahtera, sehingga angkatan kerja bangsa besar ini
harus ke
> Malaysia mencari nafkah ?, dll, dsb, dst.
>
> Salam Indonesia,
> Ketut Susana
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: madesutjita <mailto:madesutjita@...>
> To: bali-bali@yahoogroups.com <mailto:bali-
bali@yahoogroups.com>
>
> Sent: Tuesday, September 30, 2008 10:04 AM
> Subject: [bali-bali] Yogyakarta mau bercerai dari NKRI bukan
> sepenuhnya karena RUUP
>
>
> Benih-benih perpecahan mulai merongrong NKRI. Kalau RUUP
> (draftnya
> Balkan) disahkan, rakyat Bali, NTT, Papua, Sulut dan KalTeng
> mungkin
> akan minta cerai pula. Wah bagaimana baiknya... Sebaiknya
> kita "nunas baos" minta petunjuk dari Bung Karno, para
pahlawan
> kemerdekaan dan pendiri NKRI lainnya.
> :o)
> Suksema,
> Made Sutjita
>
> "Status Yogyakarta Harus Tetap Istimewa"
> Kamis, 25 September 2008 | 17:51 WIB
>
> TEMPO Interaktif, Yogyakarta- Sultan Hamengku Buwono X
> menegaskan,
> status keistimewaan Yogya tidak bisa dipisahkan dari Piagam
> Kedudukan
> dan Maklumat 5 September 1945 yang telah menjadi fakta
sejarah.
> Mengingkari fakta sejarah tersebut berarti bercerai atau ada
> pemutusan hubungan sepihak oleh pemerintah pusat.
>
> "Bercerai berarti ada pemutusan hubungan sepihak. Karena
itu,
> (pemerintah pusat) harus bertanya kepada rakyat Yogya," tegas
> Sultan
> Hamengku Buwono X Kamis (25/9).
>
> Penegasan Sultan Hamengku Buwono X ini menanggapi sikap
> pemerintah
> pusat tentang Rancangan Undang-undangan Keistimewaan Yogya,
di
> antaranya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
> dilakukan
> dengan mekanisme pemilihan. Menurut Sultan, sikap pemerintah
> pusat
> itu telah mengingkari fakta sejarah berupa Piagam Kedudukan
19
> Agustus 1945 dan Maklumat 5 September 1945.
>
> Sultan menampik perkataan 'bercerai' itu diartikan sebagai
upaya
>
> Provinsi DIY untuk merdeka atau memisahkan diri dari NKRI.
> Sebab,
> katanya, posisi Yogyakarta sebagai bagian dari Negara
Kesatuan
> Republik Indonesia sudah final.
>
> Berlarut-larutnya pembahasan mengenai RUU Keistimewaan saat
ini,
>
> menurut Sultan karena pemahaman yang berbeda. Pemerintah
pusat
> memahami persoalan keistimewaan berdasar peraturan yang ada
> sekarang.
>
> "Sementara saya melihat bahwa Piagam Kedudukan dan Maklumat
5
> September itu yang namanya Kepala Daerah adalah melekat (pada
> diri
> Sultan dan Pakualam). Jadi bukan soal demokrasi, tapi
masalah
> pemahaman yang berbeda," kata Sultan.
>
> Piagam Kedudukan yang ditandatangani Presiden Soekarno
tanggal
> 19
> Agustus 1945 dan Maklumat 5 September 1945 diibaratkan Sultan
> sebagai
> ijab kabul antara Soekarno selaku Kepala Negara RI saat itu
> dengan
> Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Memaksakan
> pemilihan
> Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, menurutnya berarti
bertentangan
>
> dengan ijab kabul.
>
> "Kalau tidak lagi mengakui ijab kabul antara Sultan terdahulu
> dengan
> Soekarno saat itu, (pemerintah pusat harus) tanya ke rakyat
> Yogya,"
> tegas Sultan.
>
> Sultan juga menegaskan, jabatan kepala daerah istimewa
> Yogyakarta
> yang melakat pada diri Sultan dan Paku Alam bukanlah
> inkonstitusional
> karena ada fakta sejarahnya. Jika belakangan ini muncul
tudingan
> hal
> itu sebagai sebuah tindakan inkonstitusional, menurut Sultan
> Hamengku
> Buwono X, sangat mungkin orang tersebut tidak mengerti asal
usul
>
> keistimewaan Yogya dari awal.
>
> Fakta sejarah tentang adanya Piagam Kedudukan tanggal 19
Agustus
> 1945
> serta Maklumat 5 September 1945 yang menjadi dasar hukum
status
> keistimewaan Yogya ini juga akan dijelaskan di depan Komisi
II
> DPR RI
> nanti. "Perbedaan cara pandang ini kan nanti yang akan
> diperdebatkan
> di Komisi II," jelas Sultan.
>
>
>
>
> ________________________________
>
>
>
>
>
> No virus found in this incoming message.
> Checked by AVG - http://www.avg.com
> Version: 8.0.173 / Virus Database: 270.7.5/1698 - Release
Date:
> 9/29/2008 7:25 PM
>