Ya di baca aja deh Cok, 'katanya' kan rakyat kecil harus di bela, banyak yang bela tapi tetap rakyat kecil... yang bela perlu modal... rakyat kecil perlu modal.. datangnya dari langit.. hehehe
Kalau kita zero toleransi korupsi, pastinya hutang hutang untuk investasi itu pemanfaatannya baik karena nggak masuk kantong sendiri sendiri, tapi kok jarang ya kita dengar kampanye anti korupsi? Mungkin karena kita semua koruptor kali ya? Atau aku salah ya...
Kalau kita lihat sekarang ini di Bali aja deh, jalan licin sekali dari pemapatan Bangli ke Ban Karangasem... 3 tahun lalu wah jalannya ngeri sekali ketika aku ke sekolah sekolah di Ban (8 sekolah dengan jumlah murid 1307 anak) tapi sekarang wah indah sekali, kehidupan masyarakatnya juga kualitasnya meningkat, bisa jualan, bisnis, anak kesekolah gampang. Hampir semua sekolah sekolah sudah bagus sekali, gaji guru sudah naik 3 sampai 4 kali lipat lo.... kepala sekolah take home pay nya mencapai 3.5 atau 4.5 juta dengan tunjangan macam macam.
Rumah sakit sudah bagus, perawat perawat dan pegawai administrasinya juga naik gaji ada yang 5 kali lipat katanya... wah hebat lo....
Tapi ada masyarakat yang di wilayah terpencil yang masih terlupakan, padahal program pemerintah pusat 'all out' untuk mereka, jadi apa yang masih kurang? Mungkin pemdanya yang kurang progresif kali ya... atau agresif.. yang mana sih katanya.
Mungkin tugas kita mengawasi, mengingatkan, tapi juga mau turun untuk mengunjungi mereka mereka yang kurang mampu yang tinggal di wilayah terpencil... mungkin dari pada ikut rame di konferensi di hotel hotel besar yang biayanya udah cukup untuk membiayai hidup the entire country... tapi kalau nggak konferensi juga komunikasi, interaksi nggak ada..
Ada yang berkuasa ada yang rakyat kecil, ada raja ada rakyat jelata.... semua bisa jadi pilot dan wartawan... semua di ajarin bikin bakwan.. jadi deh republik bakwan...
'manusia berkelompok menentukan keputusan melalui permusyawaratan dengan menjunjung nilai nilai agama, so'sial/ekonomi,dan lingkungan..... (trihita karana nih ceritanya)'
'konon ketika perang dunia, dunia dalam keadaan depresi dan para pemimpin membuat sebuat rumus dimana industrialisasi perlu dikembangkan se-optimal mungkin... dengan perkembangan tersebut maka si pohon di tebang dan lupa di tanam lagi atau malas kali' dan seterusnya... akhirnya tanah bergeser, air surut, bumi tetap bergerak, pelindung kurang.... dari globalisasi sampai ke krisis global.. manusia bingung..'
Tapi pokoknya 'MAU BERUBAH NGGA?' AYO TANAM POHON YUK...
Salam, vieb
From: bali-bali@yahoogroups.com [mailto:bali-bali@yahoogroups.com] On Behalf Of Cokorda Raka Angga Jananuraga
Sent: 04 Mei 2009 23:50
To: bali-bali@yahoogroups.com
Subject: [bali-bali] Re: ADB dan kemiskinan struktural di Asia
Saya bener-bener gak ngerti deh baca "perlawanan" kelompok-kelompok "pembela rakyat kecil" (kiri?) macam ini.
Lantas kalau gak ada / minim investasi, orang mau kerja apa? Gimana kita punya industri-industri besar? Gw sih selalu ngacu negara2 macam cina, dimana semua numplek perusahaan2 multinasional macam google, microsoft, intel, amd, etc, etc. Itu semua kan investasi, kapital, dan mereka (cina) diuntungkan. Gw sih mikirnya itu memicu orang dalam negeri cina sendiri, their "better brains" punya channel untuk menyalurkan bakat dan skill mereka.
Bukannya gw bela IMF. Gara2 IMF, dari yang saya lihat2 di youtube kesannya jews cash-cow, saya juga males. Untung Indonesia (sepertti dalam kampanye SBY) kan dah bebas utang dari IMF. Bener gak?
Tapi ya, gimana dong, masak mau anti investasi? Anti globalisasi? Hari gini? Coba deh ganti tune, kampanye upaya-upaya untuk mengambil keuntungan maksimal dari globalisasi.
-Raka-
--- In bali-bali@yahoogroups.com, Ikranagara <ikra_twin@...> wrote:
>
> Siaran Pers, Denpasar -Â 02 Mei 2009
>
>
> Menggugat Jepang, Pemilik Saham & Pengambil Keuntungan Terbesar ADB
>
>
> ADB mengklaim selama ini telah memberikan bantuan untuk menyelamatkan orang yang paling miskin di Asia. Klaim tersebut sesungguhnya bertolak belakang dengan kenyataan bahwa operasi proyek dan kebijakan utang ADB telah menyebabkan multi krisis dan meningkatkan jumlah orang miskin di Asia.Â
>
>
> Jepang, negara terbesar kedua pemilik saham ADB memiliki kuota suara sebesar 12,75%Â dari total anggota ADB, dan 19,6%Â total anggota di regional Asia Pasifik. Keputusan ADB sangat dipengaruhi suara Jepang, termasuk keputusan-keputusan yang menguntungkan negaranya, korporasi dan konsultan mereka. Lebih 40 tahun mereka mendapat keuntungan dari proyek-proyek yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan melanggar HAM. Khususnya di sektor infrastruktur, energi dan sumber daya alam.Â
>
>
> Jepang akan paling diuntungkan dari pertemuan Gubernur ADB ke-42 di Bali saat ini. ADB tengah mengajukan proposal mitigasi perubahan iklim dengan mengajukan penawaran membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Padahal, PLTN sangat berbahaya bagi lingkungan, sosial, ekonomi dan akan membuat Indonesia kembali bergantung pada korporasi dan negara-negara pemilik teknologi PLTN, terutama dari Jepang. Sejak lama, PLTN ditentang masyarakat Indonesia, juga dunia internasional karena resiko lingkungan dan kemanusiaan yang ditimbulkan. PLTN juga mahal, karena biaya keseluruhan bahan uranium, pembangunan pembangkit dan penutupan (decommisoning). Apalagi, terbukti PLTN tak lepas dari berbagai kecelakaan fatal, sebagaimana yang pernah terjadi di Jepang.
>
>
> ADB juga menawarkan teknologi carbon capture and storage (CCS), yang direncanakan diterapkan di Indonesia pada 2020. Teknologi ini menangkap emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik seperti batu bara dan mengirimnya ke tempat penyimpanan limbah karbon. CCS akan berdampak buruk bagi lingkungan karena membutuhkan air 90% lebih banyak dibanding pembangkit tradisionil. Artinya, ADB tak bisa diharapkan menjawab dampak perubahan iklim. CCS hanya alasan ADB meningkatkan permintaan batubara dan abaikan dampak negatif pengerukannya terhadap lingkungan dan lahirnya pelanggaran HAM di sekitar daerah tambang. CCS tak bisa menyimpan sampah karbon selamanya, sehingga beresiko bagi generasi selanjutnya.Â
>
>
> Padahal, dampak perubahan iklim nyata serius, dan telah memakan korban. Pertemuan 2500 ahli dari 80 negara dalam dalam forum HYPERLINK "http://climatecongress.ku.dk/" \n _blankInterrnational Scientific Congress on Climate Change di Conpenhagen, bulan lalu, menyatakan dunia berada pada jalur skenario terburuk, bahkan lebih parah dari skenario laporan Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report, tahun 2007. ADB dan usulan CCS nya, malah beresiko menambah emis gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim.
>
>
> Wakil-wakil masyarakat dari tujuh negara di Asia yang berdiskusi dalam Asian People’s Movement Against ADB Summit, mengecam solusi-solusi yang ditawarkan ADB AGM, 2 – 5 Mei 2009 di Bali. Mereka dengan keras menyatakan bahwa pertemuan ADB tak akan menjawab krisis yang terjadi saat ini. Mereka justru menunjukkan fakta-fakta ADB lah lembaga keuangan tingkat regional penyebab krisis pangan, krisis iklim, krisis energi, dan krisis keuangan.Â
>
>
> Operasi proyek-proyek dan kebijakan utang ADB di Srilanka, India, Pakistan, Philipina, Thailand, Kamboja, Timor Leste dan Indonesia, menunjukkan terjadinya kerusakan sosial dan ekonomi yang serius bagi rakyat, khususnya kaum perempuan. Dan telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi dan politik di Negara-negara Asia.Â
>
>
> Krisis keuangan global tidak dapat menjadi alasan memperkuat peran-peran ADB di tingkat regional, salah satunya dengan memberi tambahan modal bagi ADB, dari USD 55 miliar menjadi USD165 miliar. Harusnya, krisis kapitalisme global menjadi momentum melakukan koreksi total terhadap peran-peran lembaga keuangan seperti ADB.
>
>
> Kami menuntut Jepang, sebagai negara pemilik saham terbesar kedua dalam ADB, agar segera menarik diri dari pembiayaan ADB. Saat ini yang dibutuhkan adalah skema alternatif pembiayaan pembangunan di Asia yang dapat membantu rakyat lepas dari kemiskinan, dan bencana ekologis berkepanjangan. Kami juga menuntut Jepang untuk bertanggung jawab atas proyek-proyek utang yang disalurkan, yang telah menyebabkan kurban sosial dan ekonomi serta menimbulkan kerusakan ekologi yang sangat parah di berbagai negara di Asia.Â
>
>
>
>
> Media Center & Krisis Center Asian People’s Movement Against ADBÂ
> Jl. Kapt. Tjok Agung Tresna No. 49 Renon – Denpasar
> Telp: 0361 256919, CP: Agung Wardana (Koordinator Media Center): 0819 166 06036
>
>
> Kontak Person:
> Dani Setiawan (Koalisi Anti Utang): 0812 967 17 44
> Teguh Surya (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia): 0813 7189 4452
> Muhammad Ikhwan (Serikat Petani Indonesia): 0819 320 99596
> Risma Umar (Solidaritas Perempuan): 0813 1934 561
> Riza Damanik (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan): 0818 773 515
> Siti Maemunah (Jaringan Advokasi Tambang): 0811 920 462
> Ni Nyoman Sri Widhianti, SH (Koordinator Crisis Center): 0818 5512 97
>
>
>
>
>
>
> Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Serikat Petani Indonesia, Koalisi Anti Utang, Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Jaringan Advokasi Tambang, Aliansi Petani Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Bali, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Bali, Lembaga Informasi dan Advokasi Sosial Bali, Friends of the Earth International (FoEI), the Southeast Asia Fish for Justice Network (SEAFISH), La Via Campesina, LRAN, Jubilee South, Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme – Imperialisme, (Gerak Lawan), NGO Forum on ADB, Asian Pacific Network on Food Sovereignty (APNFS).
>
__._,_.___
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar