Numpang lewat, semoga ada manfaatnya.
Info tanggal 29 Mei ada ''paruman'' bahas Ranperda RUTR cuman tidak jelas apakah di DPR nya atau di gedung Gubernuran.
Terlampir sedikit oret- oretannya pak I Gede Ardika. Beliau nitip ring Ranperda ten wenten sanksi hukum buat yang mengeluarkan ijin ya? yang kena sanksi masyarakat pelanggar perda doang.
Suksema
---------[ Received Mail Content ]----------
Subject : [bali] Re: Emailing: RAPERDA RTRWP REV B HK 200309(hsl rpt BKPRD)
Date : Wed, 27 May 2009 07:46:02 +0800
From : "Asana Viebeke Lengkong" <asanasw@indo.net.id>
To : <bali@lp3b.or.id>, <bali-bali@yahoogroups.com>
P Nengah Sudja yang baik,
Di Bali Pos sudah tiap hari memuat diskusi tentang hal ini, saya tidak tau
bagaimana mekanism yang dibangun oleh pengambil keputusan di legislatif
ataupun eksekutif.
Kalau saya baca seakan sih memang diskusi terbuka dengan semua pihak
stakeholder, tapi sayangnya tidak ada kelompok masyarakat yang didampingi
untuk ikut berdiskusi, jadi yang keluar hanya para teknokrat, agamawan yang
belum tentu mampu untuk mewakili kebutuhan masyarakat. Premodialisme sangat
tinggi sekali. Hari ini malahan ada 'Dewan akan Batasi Kewenangan Gubernur'
saya jadi bingung kalau Gubernur saja tidak sanggup untuk membangun 'trust
building' terus siapa dong yang 'ber-wenang'? Para legislator kita kan sudah
ter 'cap' sangat tinggi 'vested interestnya'.
Political decision demi kepentingan umum rasanya 'MIMPI' karena kita semua
masih awam dengan 'laku verifikasi' mekanism.
MASTER PLAN.
Kita tidak memiliki ahli PLANNING, sebenarnya kita ada teman 'Antonio' yang
sangat dekat dengan 'the Central thinkers', tapi itu pun bolak balik
keputusan keputusannya tidak dapat di laksanakan dengan 'lurus dan benar'
karena banyak 'flaw' nya dan juga tumpangan politiknya.
Contoh saja, saya adalah salah satu dari 'pelayan masyarakat' yang disebut
tokoh yang ditokohkan oleh masyarakat Kuta Legian Seminyak pada akhir tahun
1999 untuk ikut dalam sebuah Paruman 3 desa ini dalam pembahasan SPPK
Strategic Structural Planning for Kuta, proyek yang di danai oleh hutang
dari WorldBank. 2.5 tahun kita ikut dalam pembahasan demi pembahasan yang
cukup 'melelahkan' dan 'time consuming' secara 'NGAYAH' (tidak mendapat upah
atau tunjangan apapun).
Hasilnya juga significant sampai Proyek Managernya orang Australia
mendapatkan award di Australia.
Sudah juga ada SK Bupatinya.... tapi MATI tidak bergerak, bernafaspun tidak,
saya sendiri nggak ngerti SK kan ada tanggal penerbitan jadi harusnya ada
pembatalannya kalau memang harus dibatalkan... tapi ini tidak ada aturan
atau kalaupun ada pasti aturannya di 'telikung'
Kita semua dibuat dengan sangat sengaja untuk 'bingung' dan terus ber'ilusi'
dan tidak ada yang bisa bergerak kecuali kembali lagi ke alam mistik
(syndrom enersia).
Salam,
vieb
-----Original Message-----
From: bali-bounce@lp3b.or.id [mailto:bali-bounce@lp3b.or.id] On Behalf Of
Nengah Sudja
Sent: 25 Mei 2009 18:50
To: bali@lp3b.or.id; bali-bali@yahoogroups.com
Subject: [bali] Re: Emailing: RAPERDA RTRWP REV B HK 200309(hsl rpt BKPRD)
Yth M Vieb dan Semeton,
Terima kasih atas posting RAPERDA RTRWP.
Peraturan Tata Ruang (PTR) memang penting, tapi menyusunannya tidak bisa
lepas dari pada rencana pembangunan ( master plan ) wilayah yang mencakup
rencana berbagai kegiatan sektoral. Rancangan Tata Ruang sebaiknya disusun
berdasarkan kebutuhan sektoral guna mengamankan perencanaan sektoral.
Contoh, untuk mengamankan pasokan tenaga listrik perlu disusun rencana
pembangunan ketenagalistrikan wilayah, disusun pertama berdasarkan akan
perkembangan kebutuhan (demand) tenaga listrik masa depan misalnya 20-30
tahun kedepan.Perdasarkan demand ini dilakukan perhitungan sarana ketenaga
listrik (power plant, system transmissi,distribusi) optimal 20-30 tahun ke
depan. Untuk saluran transmisi diperlukan misalnya jaringan 500 kV yang
perlu melintasi kawasan hutan lindung , dan tiang listrik yang tingginya
melebihi pohon kelapa.
Kalau solusi pasokan listrik optimal tidak diamankan dengan peraturan tata
ruang yang memadai maka solusi optimal tak bisa dilaksanakan atau harus
dirubah. Dengan demikian pasokan listrik akan menjadi mahal.
Karena itu perlu dipertimbangan penyusunan PTR seyogyanya disusun untuk
mengamankan pelaksanaan Master Plan, PTR tidak menghambat pelaksanaan
Master Plan. Tetapi Master Plan tidak boleh melanggar PTR yang ditetapkan.
Oleh karena itu Master Plan dan PTR harus disusun secara bersamaan saling
melengkapi dan dengan mengikutsertan masyarakat dan mempertimbangkan
pandangan hidup di masyarakat.
Pertanyaan yang perlu diajukan apakah Bali sudah punya Master Plan untuk
20-30 tahun ke depan mencakup ( pertanian, nelayan /kelautan,pariwisata (
untuk dapat menampung berapa juta wisatawan dan sarana apa jasa yang
diperlukan seperti lapangan udara, jalan, kebutuhan air, pembuangan
sampah), kesehatan (rumah sakit) pendidikan masa depan?
Sekedar bertanya, apakah pusat pariwisata Kuta punya master plan, misalnya
untuk membuat lalu lintas menjadi efisien (mengapa tak dibuat beberapa
tempat parkir , atau pengadaan transpotasi umum dengan menggunakan
pendapatan Daerah misalnya? ).
Karena itu Master Plan dan PTR perlu disusun bersamaan agar selaras dan
tidak saling menghambat berdasarkan keperluaan wilayah. Jadi selain PTR
patut pula diumumkan Master Plan-nya guna dibahas, diberi masukan oleh
masyarakat.
Sementara sekian dulu.
SALAM.
Nengah Sudja.
-----Original Message-----
From: bali-bounce@lp3b.or.id [mailto:bali-bounce@lp3b.or.id] On Behalf Of
Asana Viebeke Lengkong
Sent: Wednesday, May 20, 2009 9:30 AM
To: bali-bali@yahoogroups.com; bali@lp3b.or.id
Subject: [bali] Emailing: RAPERDA RTRWP REV B HK 200309(hsl rpt BKPRD)
FYI
Your message is ready to be sent with the following file or link
attachments:
RAPERDA RTRWP REV B HK 200309(hsl rpt BKPRD)
Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent
sending or receiving certain types of file attachments. Check your e-mail
security settings to determine how attachments are handled.
--
Milis Diskusi Anggota LP3B Bali Indonesia.
Publikasi : http://www.lp3b.or.id
Arsip : http://bali.lp3b.or.id
Moderators :
Berlangganan :
Henti Langgan :
--
Milis Diskusi Anggota LP3B Bali Indonesia.
Publikasi : http://www.lp3b.or.id
Arsip : http://bali.lp3b.or.id
Moderators :
Berlangganan :
Henti Langgan :
aswie
balikamilagi.wordpress.com
d.yani.sm@lycos.com, Aswie232@gmail.com
62 361 7426003
62 812 3948305
give me only my daily bread,
nor did we eat any one's food without paying for it,
Save a tree. Please consider the environment before printing this e-mail.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar