(inilah.com/Wirasatria)
INILAH.COM, Jakarta ? Jika SBY-Boediono memenangkan pilpres tahun ini, PKS sebagai partai koalisi pendukungnya, dikabrkan meminta jatah kursi Menteri Pendidikan Nasional. Namun PAN, PKB, dan PPP, ternyata berambisi menguasai departemen basah itu. Akankah PKS berhasil?
Para elite politik PKS melihat, Depdiknas amat menentukan nasib bangsa ini ke depan. Para analis pendidikan mencatat, Depdiknas merupakan departemen strategis yang jadi rebutan semua parpol. Ada berbagai pertimbangan politis yang melatari ambisi parpol koalisi pendukung SBY itu.
Darmaningtyas, seorang aktivis pendidikan dari Perguruan Taman Siswa, melihat beberapa hal yang mendorong banyak pihak ingin meraih kursi Mendiknas. Pertama, tiap tahun departemen ini mengelola sekitar 35 juta siswa (TK sampai SMTA). Bila ditambah jumlah mahasiswa, guru, dan dosen, jadi sekitar 40 juta jiwa. Ini potensi massa amat besar bagi parpol yang ingin memenangi pertarungan di masa mendatang.
Sejarah membuktikan, Orde Baru dapat bertahan lama salah satunya karena mampu mencuci otak pelajar dan mahasiswa, sehingga tiap lulusan tidak terbiasa menghadapi perbedaan pendapat. Para pengurus parpol tahu potensi itu, maka Depdiknas pun perlu direbut.
Kedua, Depdiknas memiliki anggaran paling besar dibandingkan dengan departemen lain. Dana pendidikan bukan hanya dari APBN, tetapi juga dari APBD dan iuran masyarakat. Secara akumulatif, dana yang terhimpun di dunia pendidikan, TK-perguruan tinggi, bisa mencapai Rp 200 triliun lebih per tahun dan dapat digunakan untuk apa saja.
Ketiga, menguasai Depdiknas berarti menguasai murid, mahasiswa, guru, dosen, dana, kurikulum, prasarana dan sarana, serta kebijakan. Semua itu dapat dipakai untuk apa saja, termasuk indoktrinasi nilai-nilai yang sesuai dengan garis politik penguasa.
Ingat bahwa Althusser menyatakan, institusi pendidikan itu bagian dari aparatus ideologi, yang mengajarkan know-how, tetapi dalam bentuk memastikan kepatuhan terhadap ideologi yang sedang berkuasa. Dengan demikian, tidak terelakkan kepentingan penguasa akan tersampaikan melalui sekolah/kampus dengan segala kebijakannya. Jabatan Mendiknas dengan demikian amat strategis.
Namun, ungkap Darmaninstyas, bakal tragis dan hancur bangsa ini bila jabatan Mendiknas dipegang oleh parpol atau golongan tertentu sebagai imbalan mendukung capres-cawapres. Sebab, kebijakan pendidikan yang dibuat tidak akan terbebas dari kepentingan partai atau golongan. Padahal, pendidikan seharusnya berpihak pada semua golongan, termasuk mereka yang tidak beragama dan tidak ikut parpol.
Depdiknas sebaiknya dipegang akademisi yang independen dan profesional, berintegritas, dan berkualitas tinggi, untuk memajukan pendidikan, serta membebaskan dunia pendidikan dari terkaman kepentingan politik tertentu.
"SBY-Boediono, Mega-Prabowo, dan JK-Wiranto harus mencermati dan mewaspadi hal itu. Depdiknas tak boleh dipolitisir atau ditumpangi kepentingan politik. Maka Mendiknas haruslah sosok berbobot dan nonpartisan," kata Nanang Tahqiq MA, dosen UIN Jakarta.
Akahkah PKS mendapatkan keinginannya? Jika SBY-Boediono menang dalam pilpres, yang pasti PKS masih harus bersaing dengan PAN, PPP, PKB, dan partai-partai lain di kubu SBY-Boediono lainnya. Persaingan keras pun harus diretas. [P1]
__._,_.___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar