Sabtu, 27 Desember 2008 | BP
Akan Dibentuk Akhir 2009
BPPI Diharapkan Fokus dan Transparan Soal Dana
Denpasar (Bali Post) -
Salah satu amanat disahkannya Undang-undang Kepariwisataan adalah akan
dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI). Bagi Bali yang
punya trauma masa lalu atas BPPI di era Orde Baru meminta agar lembaga
ini nantinya bisa bekerja secara prosfesional, serta transparan dalam
menggunakan anggaran, sehingga tidak mengulang kesalahan masa lalu.
Demikian dikatakan Ketua Kadinda Bali I Gde Wiratha serta Ketua Bali
Tourism Board (BTB) Ida Bagus Ngurah Wijaya, Jumat (26/12) kemarin.
Keduanya sepakat bahwa Indonesia perlu sebuah lembaga promosi yang
benar-benar dapat diandalkan, yang secara profesional mampu menjadi
institusi promosi bagi seluruh objek wisata yang ada di kepulauan
Nusantara ini.
'Idenya bagus. Hanya jangan kembali mengalami disorientasi pada masa
BPPI dulu serta harus transparan dalam penggunaan anggaran,' ujar
Wiratha yang juga mantan Ketua BPD PHRI Bali itu.
'Trauma masa lalu yang sempat dialami pengusaha pariwisata Bali, harus
segera dihapus dengan menampilkan sosok BPPI era baru yang benar-benar
profesional,
Keduanya mengatakan, beberapa tahun lalu BPPI era Orde Baru sempat
menjadi ganjalan antara pengusaha periwisata Bali serta asosiasinya
dengan pihak pusat, terutama dengan BPPI. Lembaga yang berada di bawah
Depparpostel (saat itu) dinilai tidak profesional menggunakan dana
yang disetor daerah untuk kepentingan promosi. Akibatnya, timbul
kekecewaan yang pada gilirannya di Bali muncul kelompok-kelompok
kecil, yakni semacam paguyuban untuk mempromosikan pariwisata Bali ke
setiap event wisata di mancanegara. 'Jadi, kesan yang tertangkap saat
itu memang promosinya tidak fokus dan jalan sendiri-sendiri,
Wiratha menyoroti soal dana walaupun lembaga ini nantinya adalah
lembaga swasta. 'Memang belum jelas penganggarannya dalam UU tersebut
tetapi setidaknya, ya... diambil dari APBN, APBD serta iuran para
stakeholder,
Tumpang Tindih
Nah yang jadi masalah, ungkap mereka, ketika lembaga ini menggunakan
dana pihak ketiga atau swasta. Di satu sisi sangat diperlukan
transparansi, namun di sisi lain, di beberapa daerah kini juga telah
terbentuk badan promosi daerah seperti BTB. Apakah tidak akan tumpang
tindih? 'Semestinya tidak karena BTB atau apa pun namanya di daerah
lain menurut UU itu diharapkan mampu memberikan masukan-masukan kepada
BPPI,' ujar Wijaya.
Beberapa pelaku pariwisata yang dihubungi kebanyakan merasa sangsi
bahwa lembaga ini akan bisa efektif. Tidak hanya pengalaman masa lalu
serta faktor pendanaan, mereka juga tidak begitu yakin lembaga ini
akan fokus, mengingat di beberapa daerah sudah ada lembaga serupa,
serta kelompok-kelompok promosi lainnya yang dipandang bisa lebih
menukik dan tepat sasaran promosi. 'Akan tumpang tindih,' ujar mereka.
Menbudpar Jero Wacik di beberapa media mengatakan bahwa setidaknya
lembaga ini akan dibentuk akhir 2009. Lembaga tersebut merupakan
lembawa swasta yang kepengurusannya diambil dari kalngan asosiasi
pariwisata, pemerintah, pakar serta akademisi. Depbudpar yang
menggodoknya dan kemudian diserahkan kepada presdien untuk dibuatkan
keppres-nya. (055)
......
Sekolah bahasa Jepang http://PandanColleg
......
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch format to Traditional
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar