Minggu, 31 Januari 2010

Re: [bali-bali] BOEDIONO SALAH INGATAN TTG SEJARAH POLITIK DAN DEMOKRASI



Koreksi, ada yang salah juga dengan penulisan nama Boediono di email pak Ikra...
text in red...
 
salam,
ngurah beni setiawan
P Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to



From: Ikranagara <ikra_twin@yahoo.com>
To: Dear Friends <ikra_twin@yahoo.com>
Sent: Sun, 31 January, 2010 10:57:55
Subject: [bali-bali] BOEDIONO SALAH INGATAN TTG SEJARAH POLITIK DAN DEMOKRASI

 

Dear all!

Silahkan baca dulu berita di bawah saya kutip dari detik.com ini. Terutama tentang isi pendapat Boediono
yang menunjukkan betapa beliau tidak menguasai sejarah politik dan demokrasi di negeri kita. Beliau
mengatakan bahwa Demokrasi Terpimpin itu berl;angsung pada periode sejarah "1950 hingga 1957",
yang dinilainya "sangat liberal".

Demokrasi Terpimpin yang merupakan ide dari Bung Karno berlangsung pada periode kekuasaan
otoriternya pada dari 1959 hingga 1965, dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 uang isinya antara lain
membubarkan MPR hasil pemilihan umum yang paling demokratis di negeri kita. Ide Demokrasi Terpimpin
ini ditolak oleh Bung Hatta antara lain dengan buku tipis "Dempokrasi Kita" yang didukung oleh Liga Demokrasi.
Kemudian di bawah Soeharto dijalankan Demokrasi Pancasila sebagai bagian dari sistem Dwifungsi ABRI,
yang dalam praktiknya berupa pemerintahan yang juga otoriter. Jadi, di zaman Bung Karno dan Pak Harto
kita kehilangan dua kali dalam hal demokrasi. 

Ketika di bawah presiden Gus Dur terjadi Bulotggate dan Bruneigate ditambah dengan skandal sex Aryani,
Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan MPR juga. Tapi ini dilawan oleh MPR
dengan mengeluarkan Mosi Tidak Percaya kepada Gus Dur selaku presiden, didukung suara mayoritas MPR,
karenanya Gus Dur pun dimakzulkan. Mosi Tidak Percaya itu sah, sesuai dengan sistem parlementer
yang berlaku di masa itu, yaitu Presiden dipilih oleh MPR, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

Sekarang sudah lain, sistem kita adalah presidensiil, presiden dan wakil presiden dipilih langsung
oleh rakyat, bukan oleh MPR lagi, karenanya Mosti Tidak Percaya tidak bisa memakzulkan
presiden. Tapi ada aturannya untuk memakzulkan presiden, antara lain jika terbukti presiden melanggar UU.
Pansus Century tidak punya hak memutuskan ada tidaknya pelanggaran itu, tapi bisa menyimpulkan bahwa
adanya indikasi dan bukti kuat tentang pelanggaran terhadap UU oleh presiden. Setelah itu urusannya
diserahkan kepada fihak yang berwenang menangani masalah pelanggaran hukum alias cabang yudikatif
sesuai dengan sistem Trias Politica yang kita anut.

Kalau ada yang kurang atau salah, silahkan dikoreksi tulisan saya ini. Untuk itu saya ucfapkan terimakasih!

Yang penting, baca dulu berita tentang Doediono di bawah ini.


Ikra.-
====


Boediono Ingatkan Jangan Sampai Indonesia Jadi Industri Pansus

Wakil Presiden Boediono memprediksi bisa terjadi kegagalan kedua demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, Indonesia kini jangan sampai menjadi industri pansus.

Hal ini terkait dengan persoalan-persoalan kekinian yang dinilai tidak efektif, yang hampir sama

dengan kejadian pada tahun 1950 hingga 1957 saat diperlakukan demokrasi terpimpin.


Hal ini dikatakan oleh Ketua I Bidang Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

Kamrussamad, saat memberi keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Wapres Boediono

di kantor wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (29/1/2010).


"Dengan kondisi seperti sekarang, Pak Wapres mengkhawatirkan jangan sampai negara ini menjadi

industri pansus. Apapun dipansuskan, " ujar Kamrussamad menirukan ucapan Boediono.


Kamrus mengungkapkan, Boediono khawatir dengan demokrasi di Indonesia yang mulai mengarah

pada kegagalan demokrasi yang kedua. Kata Boediono, demokrasi pada tahun 1950 hingga 1957 sangat liberal,

dimana kebijakan ekonomi tidak efektif dan mengarah pada delegitimasi pemerintahan.

Keadaan saat ini pun dinilainya banyak kebijakan yang tidak efektif, dan muncul adanya upaya delegitimiasi.


"Pak Wapres memberi respon terhadap perekmbangan demokrasi sekarang ini. Menurut Wapres

demokrasi kita akan mengalami kegagalan kedua. Kegagalan pertama terjadi pada tahun 1950-1957

saat diperlakukan demokrasi terpimpin," ucap Kamrussamad.


Kendati demikian, Boediono tidak mengungkapkan lebih rinci kasus yang menjadi indikasi

munculnya kekhawatiran akan adanya kegagalan demokrasi yang kedua.









__._,_.___


Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

[peaceforbali] IKLAN : Bali Natural Spa Product and Bath Product

From the island of God, this natural spa product that has came to define Bali as the center of the holistic spa experience. Reflecting the scared balance of Balinese spices, we have sourced elements that used in this product from the varied terrain of the island.

Bali Natural Spa Product as a company which attempt spa product and Bath product sector, among others
- Massage Oil
- Essential Oil
- Body Scrub
- Shampoo
- Conditioner
- Shower Gel
- Bath Foam
- Bath Oil
- Hydrating Mist
- Body Lotion
- Body mask
- Soap Bar

all of them are made from natural spices with high quality and processed by people who really pay attention to hygienic.

we expand the natural products which not change the natural characteristic of those species so they are secure for sensitive skin and secure to use in short term and long term.

for view our product please visit http://www.arsahandicraft.wordpress.com or http://www.sabunbali.wordpress.com

for request price email to order@dewatasouvenirs.com
No limit capacities, and guarantee time schedule


------------------------------------

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/peaceforbali/

<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/peaceforbali/join
(Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
peaceforbali-digest@yahoogroups.com
peaceforbali-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
peaceforbali-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

BALI INFO - IKLAN : Bali Natural Spa Product and Bath Product

 

From the island of God, this natural spa product that has came to define Bali as the center of the holistic spa experience. Reflecting the scared balance of Balinese spices, we have sourced elements that used in this product from the varied terrain of the island.

Bali Natural Spa Product as a company which attempt spa product and Bath product sector, among others
- Massage Oil
- Essential Oil
- Body Scrub
- Shampoo
- Conditioner
- Shower Gel
- Bath Foam
- Bath Oil
- Hydrating Mist
- Body Lotion
- Body mask
- Soap Bar

all of them are made from natural spices with high quality and processed by people who really pay attention to hygienic.

we expand the natural products which not change the natural characteristic of those species so they are secure for sensitive skin and secure to use in short term and long term.

for view our product please visit http://www.arsahandicraft.wordpress.com or http://www.sabunbali.wordpress.com

for request price email to order@dewatasouvenirs.com
No limit capacities, and guarantee time schedule

__._,_.___
.

__,_._,___

Bls: [bali-bali] time bomb for Bali's development



hmmmm..tidak tahu harus bilang apa lagi kepada beliau2 yang terhormat...
istilah kata..capek dehhhhhh...

Probo



--- Pada Ming, 31/1/10, Asana Viebeke Lengkong <asanasw@indo.net.id> menulis:

Dari: Asana Viebeke Lengkong <asanasw@indo.net.id>
Judul: [bali-bali] time bomb for Bali's development
Kepada: bali-bali@yahoogroups.com, bali@lp3b.or.id
Tanggal: Minggu, 31 Januari, 2010, 9:43 AM

 

Developers drawn to tourist magnet

Thousands of Australians will visit Bali for their summer holidays but few are likely to realise what lies beneath the surface. Or maybe they will

"THE magic is going," says Dan, a French expatriate living in Bali, lamenting the pervasive development boom in the Indonesian island province long considered idyllic by foreigners.

Since the 2002 and 2005 terrorist bombings, tourists, particularly Australians, have returned in droves. But, the word is, an environmental time bomb is ticking.

Seduced by the tropical beauty, stunning beach sunsets, surf sand and Balinese Hindu culture, tourists pack Kuta's bars and nightclubs and nearby Seminyak's upmarket hotels, villas and restaurants. Yet some are noticing cracks in the system as archaic utilities and infrastructure buckle under rampant development denuding the island's rainforests and coastline. Even the Balinese are in danger of disorientation from their attractive culture of customs, dance, music and art.

Start of sidebar. Skip to end of sidebar.

End of sidebar. Return to start of sidebar.

Gridlocked traffic, pollution, rotating power blackouts, water shortages and sewerage and garbage embarrassments are threatening ecological sustainability and tainting the much loved island's image as a haven from the urban rat race. "If Bali continues in this way, it will collapse in 10 years," predicts Oswar Mungkasa, the executive of the country's National Development Planning Agency responsible for solid waste and drainage.

"For me, Bali is not as attractive as it was. Local government doesn't realise, because investors keep coming, it is sitting on a time bomb,"he says.

Mungkasa fears there'll need to be "a cholera outbreak [there was one in 1994] or some sort of wake-up call" before attitudes change.

Lack of awareness and absences of regulatory enforcement are recipes for infrastructure disaster, Mungkasa says. "Bali is a fantastic island. You can find anything there, from the culture, the sun, the sea, even sex. The environment is getting worse, but the tourists are still coming."

If they drop off, he says, lack of sanitation and other problems won't register with the locals.

"The [Balinese] mindset is not educated or aware. They see sanitation as a cost, not an investment. They dump their rubbish in the drainage system. They cannot understand why they should change their habits."

Although development restrictions apply on valuable beachfront property in Kuta, Legian and Seminyak, hotel construction continues unabated in defiance. Mungkasa denies there will be a moratorium: "It's just an idea; you cannot stop investment."

In the scramble for the tourist dollar, opportunistic investors are carving into what remains of untouched western and southern coastlines. Southwards from Canggu to Jimbaran and the Bukit, and recently westwards to Tabanan Province, developers are snapping up available prime property, prompting the sentiment that the 5600sq km island's charm is eroding along with the land. Regulations that stipulate buildings must be at least 100m from the high tide mark and no more than 15m high are constantly flouted, sources say.

As the jewel in Indonesia's tourism crown, Bali generates 30 per cent of national tourist revenue or an estimated $US3 billion ($3.4bn) or more a year.

Authorities are not looking to cap the island's lifeblood, contributing as it does more than 80 per cent of revenue to island government coffers.

Sydney expat Alasdair Stuart, a spokesman for inTouch Realty in Seminyak, the island's first real estate agency, sees no let-up in property sales, with values rocketing 100 per cent in the past 18 months in Canggu. He asks: "What economic crisis? There isn't one here. There is rampant and random urban sprawl."

Very little is left for sale in lucrative Kuta, Legian and Seminyak, which were fishing villages 40 or fewer years ago. "Until about a year ago, Batu Belig [south of Seminyak] was the last bastion where you could buy land. It's all finished."

Isolated areas such as Canggu, Tabanan and the Bukit are going the same way, even though much of the property is not even beachfront, with multimillion- dollar homes and hotels. Many of the investors are from Singapore, Jakarta and Hong Kong, Stuart says.

South of Canggu, three beachfront villas are for sale at between $US3.3 million and $US3.7m, while a record $US5.7m deal is being sealed on about 1.5ha of clifftop land in the Bukit, viewed as a tsunami-proof zone. "The Bukit has been explosive. Land has risen 500 per cent in the past five to six years. I think Bali is one of the most bulletproof places on the planet because property prices are fuelled by tourists all year round," Stuart says.

Foreign tourist arrivals, at 1.83 million for the 10 months, jumped 13.5 per cent from January to October, compared with 2008. They were expected to top two million by this week, with additional flights meeting demand. Australians, taking advantage of their stronger dollar, are topping the list, at 350,000 for the 10 months, a rise of 38 per cent, although Japanese tourists, ranking second, fell 9.13 per cent. The benefits for investors have been mixed. A trend to mid-range accommodation and villas has slashed luxury hotel occupancy rates to 65 per cent.

The island's infrastructure is fraying under the pressure. Electricity comes coal-powered from Java but there are no energy-efficiency incentives offered. Tempers are flaring over rolling blackouts lasting up to six hours since October. With no respite offered until mid-January, some islanders will spend Christmas and New Year in the dark. The wealthy residents, Stuart says, won't be affected because they buy two or three generators. "They are added to the list of things they need."

Under strain once from Asia's financial crisis in 1997 and now from increased tourism, the national electricity board, PLN, pleads insufficient funds for maintenance of its connecting north-west distribution plant.

Plans for more power plants remain at an impasse but a solar energy initiative looks encouraging. Indonesia, already producing solar panels more cheaply than those produced by China, is supplying overseas markets. It's hoped the domestic market in the tourist areas will be supplied this year.

Dysfunctional planning is frustrating. For example, new sewerage and drainage installation along the 4km tourist strip of Jalan Legian, a showcase street of fashionable shops and restaurants, has taken almost a year. Open trenches replaced footpaths, endangering pedestrians and drivers as business plunged. Despite the work, connecting pipes are not yet functioning. "We have to upgrade electricity, water, sewerage and telecommunications. But there is no proper planning. Kuta and surrounding areas has blown out in population and size. Infrastructure is not keeping up with development," says Bali Tourism Board head, Ida Bagus Ngurah Wijaya.

An environmental impact assessment study undertaken for the Bali Urban Infrastructure Project in 1998-2003 recommended the ideal population for the island was 2.4 million. It is now 3.4 million, plus the tourists.

When leading Indonesian environmentalist Yuyun Ismawati tested the water at Bali's ocean beach fronting exclusive hotels at Seminyak and Oberoi two years ago, the result was flabbergasting: "The lab told me it was sewage. It was actually sea water," she recounts. "I would not swim in the ocean in Bali."

Tourists complaining of sewage odour are concerned about swimming in the ocean, agrees the head of the Denpasar Sewerage Development Project task force, Wayan Budiarsa. Infections are feared. Says Ismawati: "People don't have proper septic tanks or sewerage collection so they discharge waste water to the rivers, which flows to the ocean. Only 10 per cent of household sewage is treated [by a new Denpasar project]."

Bottlenecks and pollution generated by one million motorbikes and huge gas-guzzling vehicles, such as people movers and Hummers, jostling on narrow roads, are a further environmental nightmare. "No one seems conscious of the fact Bali is a small island with limitations. Only 4 per cent of people use public transport," bemoans Adnyana Manuaba, a government adviser on sustainable development and physiologist from Udayana University in Denpasar. "The government is happy to receive a lot of taxes from motor cars," Manuaba says. He advocates a monorail or mass rapid transit to serve tourism, agriculture and small industry, not more roads. A previous rail plan never came to fruition.

Predicting a tourism backlash, Manuaba condemns continuing hotel development and blames a lack of holistic planning and weak law enforcement on infrastructure stagnation.

"The people have an `instant noodle' mindset. They want short-term gains, money," he says.

The established hospitality industry is getting nervous too. Stuart Smith, a Melburnian expatriate who has lived in Bali for 12 years, has three boutique hotels and complies with local laws. Smith says growth from large developers, even just in the past six months, is having a catastrophic impact on Bali's foreshores.

"Coastal land is being desecrated. It's like a shock wave and it's grown out of control," he says. He is a critic of one beachfront resort development, Sea Sentosa, being developed at what until now has been a surfing haven, home to a couple of small restaurants. This 2.8ha resort in Canggu will comprise apartments and villas and typical facilities -- a bar, nightclub, swimming lagoon, beachfront restaurants and retail outlets.

The development is built across an estuary just metres from the beach. It claims to be eco- friendly.

In online chatrooms, there is already concern about alleged noise levels, coastal erosion and water degradation. "[It] goes into a little surfing village with a 3m-wide road," Smith says. "It will include the infrastructure that goes with it, not the infrastructure that should go into it, that's the problem."

The Sea Sentosa company says it will "prove that development and environment are not mutually exclusive. We are developing responsibly and aesthetically as well as working on long-term environment and community initiatives such as beach and river clean-up programs".

When Inquirer visited the site, there were new roads. Medical waste is commonly dumped on the beach -- vials of blood, old vaccine, medicine bottles and syringes lay there -- metres from where local children were swimming in the estuary, women were washing, people were eating and surfers were enjoying the waves.

Ismawati, the environmentalist, did a study in 2004 supported by the Indonesian Ministry of Health and the World Health Organisation. He found untreated, hazardous hospital waste was dumped in rivers and the landfill. "Some ends up in the ocean, some is recycled. We have good regulations but no one is enforcing them due to operational costs," he says.

Some big hotels reputedly dump untreated sewage into the ocean but are being discouraged. Mungkasa, the official planner, says it is no longer permitted, but concedes law enforcement is impossible. "This year treatment is being done. But there is no penalty if sewage is untreated."

Something is being done. The Denpasar Sewerage Development Project, a 130km system to service mainly tourist areas and funded with a Y=5.4 billion ($650,000) loan, is due for completion in 2014. But Budiarsa says it "may take 10 or 20 years because it needs so much money".

Waste and drainage, controlled by local government, are huge problems, Mungkasa says. "They [Balinese authorities] don't have enough funding, not because they don't have money but because they don't realise water and sanitation are important. They know if they don't do anything the central government will, especially because it's a tourist area."

Jakarta allocates about 7 trillion rupiah ($800m) a year to Bali's infrastructure. Many argue revenue from the state-owned airport, such as tourism taxes and visa proceeds, should also flow to Bali, not back to Jakarta.

Ismawati, who won the Goldman environmental prize for the islands and island nations category this year and featured in Time magazine, reiterates the need for a development cap and financial assistance. While she was whitewater rafting at Telagawaja River in east Bali in June, operators told her she was lucky to strike a good day: the water level is often too low for the sport. "Sometimes operators stop serving tourists due to low water levels because of conflicting agricultural, domestic and tourism usages." Yet this source is earmarked this year for the domestic water supply in Karangasem in east Bali -- home to about 250,000 of Bali's poor, who have no nearby water access -- according to the Bali Public Works project manager for drinking water, I. B. Lanang.

Critically, 73 of Bali's 165 rivers are dry, while four major volcanic lakes contain sediment. Water from the city-owned company, PDAM, which is unable to provide more than 60 per cent of the water needed by the population, is being supplemented by free groundwater. Tourism, using 40 per cent of the island's water, is contributing to the exploitation of groundwater wells, many illegal.

Saltwater intrusion is evident. Deforestation and illegal logging is also reducing water resources in lakes in Bedugul, central Bali, the island's most important water catchment area.

Vast quantities of plastic bags, bottles and other debris littering streets, beaches, rivers and the ocean, are also tarnishing Bali's image, along with the ecosystem.. The island generates about 2000 tonnes of waste a day, mainly from southern tourist areas. "Only about 40 per cent is collected and sent to an open dumping ground serving Badung Province. This is the greatest source of greenhouse gas emissions, after forest fires," Ismawati says.

Investors, urged to improve landfills for which they would receive carbon credits, have not responded, she adds. Unwilling to pay for garbage collection, "most people dump rubbish, including factory chemicals and fertilisers, in the drainage or river. They also burn it. Though we tell them about the dioxins from burning, they still do it."

An integrated coastal management survey a few years ago found 64 per cent of tourists said they would not return because of the rubbish. Each tourist generates about 4kg of waste a day compared to about 1kg per local. Now Ismawati's BaliFokus Foundation is spearheading a campaign to reduce the 750 tonnes of plastic bags distributed and discarded yearly. Though waste to energy conversion has been touted, Ismawati says it is not viable. "It wouldn't work for Indonesia because most waste is wet. If you burn something wet it will release dioxins, especially if it contains PVC and plastics."

ALONG the beachfront at sleepy Batu Belig, near Seminyak, another huge villa development, due to open this year, is under way. A W hotel, part of the Starwood Group, is being built on 7ha of beachfront land.

Staff at the small adjacent beach warung shrugged when asked if they were concerned about the development, even though it may force their eatery's closure. Under a local planning law, building must include 30 per cent of green zones. "In theory the rules apply, but in reality it doesn't happen," says environmentalist Mungkasa, not referring to Batu Belig specifically. "Land boundaries and laws can be changed as long as the local government agrees." With the minimum wage set at R829,316 ($US82.90) a month, survival is the primary concern.

Another dilemma is the provincial government itself, which acquired autonomy only in 2000, and is often confounded by its role devolved from Jakarta.

"Since autonomy they can't cope. We can advocate but implementation is another thing," Mungkasa says.

The trend to luxury villa development is stretching the island to capacity, Smith says. "Hundreds of illegal villas, without permits or licences, are being built and there are increasing numbers of expats coming to live here, building houses. Is it great for Bali in the short term? Probably, but in the long term, it's going to implode. The past six years have gone crazy."

Mushrooming ecological resorts are also contributing to the destruction of rainforests and rice fields. "No development is [truly] eco-friendly. Rainforests are also being cut down to plant more rice," he says. Residents complaining that Bali has never been hotter point to diminishing green areas.

Early last month the Governor of Bali, Mangku Pastika, who had promised to regulate development, launched a green campaign promising water supplies for unserviced areas, tree planting, rubbish cleanups, organic fertiliser subsidies and some free local health services.

"But there is nothing about a development moratorium, or a transport, energy, waste or water balance," BaliFokus's Ismawati says. "Most of the leaders -- national and provincial -- have failed to make long-term projections. We can continue like this for 10 years, maximum. It is critical now; we are dying."

The 15km route to the airport from Smith's central Seminyak hotel has become so congested "we allow 45 minutes to get there. It used to be nine".

"When I first arrived in Bali, Kuta was just a beach with a couple of losmans [homestays] at the front," Smith says . "Now that little strip is the most expensive land in Bali. A lot of people have become rich from it, including the Balinese [who have sold land] but they've never been educated in financial planning."

While Smith concedes development is unavoidable, he says it must be policed. "There needs to be a lifeguard because it's way out of hand. In a controlled environment it can work well. We need professional, outside help. Bali is still a beautiful island but to sustain it for the next generation, we have to do something."

 



Lebih aman saat online.
Upgrade ke Internet Explorer 8 baru dan lebih cepat yang dioptimalkan untuk Yahoo! agar Anda merasa lebih aman. Gratis. Dapatkan IE8 di sini!

__._,_.___


Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

[bali-bali] Suryadharma Ali, berdarma untuk siapa?



Oleh Arief Rahman.


Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengaku telah minta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menunda sidang gugatan kekebasan beragama dari satu kelompok, yang semula dijadwalkan pada Januari diundur hingga pertengahan Februari 2010.

Pernyataan tersebut dikemukakan Menag pada acara peletakan batu pertama pembangunan kantor PBNU II di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan HAM telah minta MK untuk menunda sidang gugatan kebebasan beragama.

Ini dimaksudkan untuk konsolidasi menghadapi gugatan tersebut, katanya.

Ia menjelaskan, di Indonesia dewasa ini ada enam agama yang diakui: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Keberadaan keenam agama yang di Kementrian Agama memiliki Bimas masing-masing, dianggap sebagai diskriminatif.

Kelompok yang menggugat ini mengajukan uji kewenangan dan materi perundang-undangan ke MK. Mereka minta agar hal itu ditiadakan dan dibongkar, kata Suryadharma Ali.

Jika kelompok itu memenangkan perkaranya di MK, Menang mengatakan, jelas tak salah di kemudian hari akan muncul nabi-nabi baru. Demikian pula ajaran Eden seperti yang muncul di Cirebon baru-baru ini akan cepat berkembang.

"Bisa jadi nanti di Indonesia bisa lahir 100 agama," katanya.

Dewasa ini, lanjut Menag, muncul suara keras dari kelompok kecil yang menyuarakan kekebasan agama. Sementara dari kelompok organisasi Islam terbesar, tak bersuara bahkan lebih banyak diam.

Untuk itu, ia minta agar seluruh Ormas Islam dan Ormas agama lain untuk bersama-sama menghadapi persoalan ini. Sebab, siapa yang tak rela jika kitab sucinya dipermasalahkan pihak lain.

Persoalan ini, kata dia, bukan semata tanggung jawab Kementerian Agama atau Kementerian Hukum dan HAM saja, tetapi umat beragama itu sendiri.

Di dunia ini, katanya, tak ada kebebasan absolut. Semua ada batasannya sehingga hak orang lain pun tak terganggu.

"Kebebasan absolut hanya milik Allah
," kata Suryadharma Ali. (ant)

Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/berita/read/menag-minta-mk-tunda-sidang-kebebasan-beragama/


******

Suryadharma Ali.Sosok Menteri Agama Islam di Indonesia. Ya, ia bukanlah Menteri Agama RI, melainkan Menteri Agama Islam (entah dari negara mana dia? Sebab ia sudah kehilangan jatidirinya sbg bangsa Indonesia, bangsa Nusantara)
Sebagai seorang pribadi dan seorang menteri, Suryadharma Ali mungkin bukanlah pribadi yang sangat visioner dan ambisius. Ia terlihat sangat kalem tetapi strategis. Sebagai orang NU, ia juga adalah pribadi yang saleh dan amanah. Ketika musim kampanye 2009 lalu misalnya, ia tidak menggunakan mobil dinasnya untuk kepentingan kampanye.

Kini ia kembali masuk di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Sebagai warga Nahdyiyin, ia dipercaya untuk duduk di Menteri Agama. Sebagai menteri agama ia diharapkan mampu mengakomodir dan menjembatani berbagai konflik agama yang seringkali menghiasi negeri Indonesia tercinta ini. Ada sedikit kecenderungan ke arah konservatisme ketika ia menjenguk Habib Rizieq dalam tragedi Monas 2008 yang lalu. Kemudian ia pun tidak setuju dengan pembubaran Front Pembela Islam (FPI). Ia berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi di Monas adalah oknum FPI dan kekerasan tersebut merupakan tawuran biasa.Tetapi sebagai warga NU, seharusnya ia adalah pribadi yang plural dan toleran. (*)

Sumber: http://www.jakartapress.com/www.php/news/id/9588/Suryadharma-Ali-Menteri-Agama-yang-Toleran.jp

*****

Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali merasa prihatin terjadinya insiden kerusuhan di Monas Minggu 1 Juni lalu, karena menimbulkan ekses negatif munculnya konflik harizontal.

Hal itu diutarakan Suryadharma Ali usai menjenguk Ketua FPI Habib Rizieq Shihab di Bareskrim Polda Metro Jaya, Kamis (5/6) siang.

"Kami prihatin jika sampai terjadi konflik harizontal antar elemen dan ormas Islam dengan FPI. Mudah-mudahan tokoh-tokoh Islam tak terpancing hal ini," tutur Suryadharma Ali.


"Kami sampaikan bahwa kami menyesalkan bentuk kekerasan. Kami sarankan ke depan nanti dakwah FPI harus berubah, jangan menggunakan kekerasan, tapi harus lembut," aku Suryadharma Ali.



Lalu apa tanggapan Habib? Menurut Suryadharma, pada dasarnya FPi tidak mengajarkan kekerasan. Secara institusional FPI tidak menganut garis keras seperti yang banyak dituduhkan orang selama ini.

"Saya tak pernah menganjurkan anggota FPI untuk melakukan kekerasan. Siapa yang melakukan kekerasan harus berani bertanggungjawab," ucap Habib Rizieq,seperti dilansir Suryadharma Ali.

Menurut Suryadharma Ali, pemicu awal persoalan ini adalah masalah Ahmadiyah yang dinilai telah melakukan penistaan agama. 

"Kasus ini merupakan ekses dari sumber masalah yang belum selesai yatu Ahmadiyah. Makanya saya meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah Ahmadiyah ini," ucap Suryadharma Ali. (Dng/Btt) 

Sumber: http://www.berita8.com/news.php?cat=1&id=2327



Bangkitlah dan waspadalah selalu. Dahulu Kemaharajaan Nusantara pernah dilumpuhkan oleh Laskar Hijau. Hari ini pun kita menghadapi tragedi yang sama. 

Bangkitlah Putra-Putri Terbaik Bangsa Nusantara, Ibu Pertiwi telah memanggilmu untuk menjaga kemuliaan Bangsa dan Tanah Air ini...



**********Baca juga Pemikiran Bung Karno soal "Islam Sontoloyo":http://majalahbhinneka.com/berita-12.html


New Email names for you!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!

__._,_.___


Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

BALI INFO - warungmajalah.com update 1th Feb… Bike/Elleus/uk/esquire/Classsictrucks/Lowrider

 

Online – online selling lagi digaungkan semua orang., mulai dari jualan di fb, kaskus, website, forum, milis, semua line ga terkecuali semua skrg jadi ajang jual beli.
Apa sih enak nya? Udah pasti dong nyengir dehh …..kalau yg sudah jualan online. 1. cut cost. 2. time efisien. 3. market nih yg paling penting luas. 4. controllable by few staffs.. ga perlu banyak.
Ga perlu bayar sewa tempat… kecuali sewa di warnet ya.. &#61514;

Anyway, apa nyambung nya sama warungmajalah.com penjual majalah impor kita ya? Sorry to say, bisnis lanskap telah berubah banyak dari jaman konvensional barteran, terus mengenal adanya duit dan tatap muka, skrg tatap di udara nih. Edannn…..warungmajalah turut bangga kalau sampai detik ini web warungmajalah sudah sedemikian kental di telinga pembaca. So guys, yang mau jualan apa aja…jgn sungkan to entry the market. Pilih forum/ milis/ web jual beli yang tepat, dan start to have a new business. Good luck, friends!!!

This week kita ada bbrp majalah on specials! Magz foto untuk minggu ini yang on specials! Shutterbug/2. Photolife/2. Popular Photography/2 dan Picture/1-2. harga edan deh.. jgn tunggu sampe keabisan.. info ke temen2 yang demen baca ada imbalan/ bonus pada saat pembelanjaan berikutnya.

Tambahan layanan pada bulan ini, untuk yg ingin memberikan hadiah kepada sayang duhhh sayang nya.. pada bulan ini, info aja, kalau barang nya ini untuk gift. Kami akan sertakan kalimat yang anda kehendaki berikut packaging terbaik dari Warungmajalah.com

Web page to see the cover pics:
http://warungmajalah.com/products/163/40/New-Comers-1-Feb-Updated-week-5/?o=default

for other magz that we have please check our web at:
http://warungmajalah.com/

Here's the enclosed warungmajalah.com update 1th Feb… Bike/Elleus/uk/esquire/Classsictrucks/Lowrider/Cuisine&WineAsia

New-Comers-1-Feb-Updated (week 5)
AquariumFish International//1 Rp 40000.00
Aquarium Fish International//2 Rp 40000.00
Bike/TheBible of Bike Tests//1 Rp 50000.00
BIKE/uk//2 Rp 50000.00
ClassicTruck//3 Rp 45000.00
BirdTalk//1 Rp 40000.00
Counrtryliving//2 Rp 50000.00
CreationIllutstration//Fall2009 (New to WM) Rp 50000.00
CrossStictchCollection//#179 (Limited Stock) Rp 50000.00
Cuisine&WineAsia//1-2 (New to WM) Rp 50000.00
DownBeat//1 (Collector Issue) Rp 50000.00
Elle/UK//2 (N. Portman) Rp 50000.00
Elle/US//2 (Jlo is Soo back) Rp 50000.00
Esquire//2 (People That Matter) Rp 50000.00
Esquire/UK//2 (Rachel W) Rp 50000.00
FastFours//1 Rp 50000.00
FHM/Uk//2 Rp 60000.00
Flex//3 Rp 50000.00
GoodHousekeeping//2 Rp 50000.00
MakeUpArtist//#82 (The Wolfman- New to WM) Rp 50000.00
Koi/USA//11-12 Rp 50000.00
Lowrider//3 (Vegas 09 Showoff) Rp 45000.00
Marketeers//2 (Id Magz) Rp 25000.00
MaxPower//2 Rp 50000.00
MercedesEnthusiast//2 Rp 50000.00
Metropolis//1 Rp 60000.00
MaximumPC//2 Rp 50000.00
MotorCruiser//2 (2010 buyers guide) Rp 45000.00
Muscle&Fitness//3 (Dwayne Johnson) Rp 50000.00
NailsMagazine//2 (Blogging Bagics) Rp 50000.00
PaperCraft+Bonus//1 Rp 60000.00
Performance Bike/UK//2 Rp 50000.00
PDN//1 (Photography Now) Rp 60000.00
Photolife//2-3 (On Specials!) Rp 35000.00
Picture//1-2 (On Specials!) Rp 35000.00
PopularHotRodding//3 Rp 50000.00
PopularPhotography//2 (On Special) Rp 35000.00
ProffesionalPhotographer//12 (How to win Competition) Rp 60000.00
Rangefinder//1 (B&W now & then) Rp 60000.00
RobbReport//1 + Bonus Collection (The Travel Issue) Rp 75000.00
RobbReport//Collection (Bonus Robb Report- Not Sale Separately) Rp 0.00
Shutterbugs//2 (on Specials! Architectural Photographers' Craft) Rp 35000.00
Skateboarder//3 Rp 40000.00
Stereophile//2 Rp 45000.00
Superbike/Uk//1 Rp 50000.00
TheHorse//1 Rp 50000.00
TransworldMotorcross//2 Rp 45000.00
Transworld Skate//2 Rp 45000.00
W//2 (Rated Chic- Rihanna) Rp 50000.00
New-Comers-25-Jan-Updated (week 4)
4 Wheel Drive & Sport Ute Magz//2 Rp 45000.00
4Wheeler//2 Rp 45000.00
Architectural Digest//2 Rp 50000.00
The Absolute Sound//2 Rp 50000.00
Bass Player//1 Rp 45000.00
Car&Driver//1 Rp 45000.00
Code//Winter2009 (Limited) Rp 70000.00
Cosmopolitan/UK//2 (Very Popular) Rp 50000.00
CycleWorld//2 Rp 45000.00
Details//1-2 (Channing Tatum) Rp 50000.00
DigitalPhotoPro//2 Rp 50000.00
Dirt//#129 Rp 50000.00
DirtBike//2 Rp 50000.00
DirtRider//2 Rp 50000.00
Elle/UK//2 Rp 50000.00
European Car//3 Rp 50000.00
Four Wheeler//1 Rp 45000.00
Glamour/US//2 Rp 50000.00
Golf Digest//2 Rp 50000.00
Guitar World+CD//2 Rp 50000.00
HBR//1 (reinvention) Rp 75000.00
Hoop//1-2 Rp 50000.00
Interior Design//12 Rp 60000.00
JP magz(Jeep)//1 Rp 45000.00
Lowrider//3 Rp 45000.00
Lucky//2 Rp 50000.00
MAD//1 Rp 35000.00
MaximumPC//2 Rp 45000.00
Max Power//1 Rp 45000.00
MBR//9 (Back by Demand) Rp 50000.00
ModernDrummer//2 Rp 50000.00
Modified//2 Rp 50000.00
Motorcross Action//2 Rp 50000.00
MotorTrend//2 Rp 45000.00
National Geographic//2 Rp 45000.00
OutdoorPhotographer//2 Rp 45000.00
PCPowerPlay/#174//Feb (aus new to WM) Rp 50000.00
Peterson4Wheel//2 Rp 45000.00
Peterson4Wheel//11 Rp 45000.00
Peterson4Wheel//12 Rp 45000.00
Photo8/#26//Autumn2009 (Bi Annual- Limited) Rp 100000.00
Photoplus+CD//1 (Canon Edition) Rp 60000.00
Popular Mechanics//2 Rp 45000.00
PopularPhotography//2 Rp 45000.00
RCCarAction//3 Rp 45000.00
Rider//2 Rp 45000.00
Rider//12 Rp 50000.00
Seventeen//2 Rp 45000.00
Stereophile//1 Rp 45000.00
SuoerStreetbike//2 Rp 45000.00
Teen vogue//2 Rp 45000.00
Transworld Motorcross//1 Rp 50000.00
Vogue/Ita//12 Rp 100000.00
Vogue/US//2 Rp 50000.00
What MTB//1 Rp 60000.00

Kindly wait for the orders, and we'll ship your magz thereafter.

Its your magz specialized.
For more info please PM at
info@warungmajalah.com
bachtiarkoderat@yahooo.com.au
Magazinesdirectindonesia@gmail.com

Hurry before the stocks last!!

BACHTIAR
08164 200058 (sms ur magz order)
Magazinesdirect
Ym bachtiarkoderat
Fb bachtiar koderat
Yahoogroups info:
http://groups.yahoo.com/group/magazinesdirect
Blogspot info:
http://magazinesdirect.blogspot.com
web portal info:
http://warungmajalah.com/
facebook info:
http://www.facebook.com/group.php?gid=32739181586


if you like to be updated & receive e-letter like this.....
join magazinesdirect@yahoogroups.com
or/ to subcribe
magazinesdirect-subscribe@yahoogroups.com

__._,_.___
.

__,_._,___

Re: [bali-bali] Orangtua Sehari untuk Anak Panti Asuhan (parent for an orphan just for a day)



Dear Panitia,
Apakah maksud "orangtua" di sini berarti pasangan yg sudah menikah??? Atau bisa saja "single" yang berperan sebagai "orangtua"?

Thx.
Pariama
--- On Tue, 1/26/10, Jeanie Wiyono <jeanie_bali@yahoo.com> wrote:

From: Jeanie Wiyono <jeanie_bali@yahoo.com>
Subject: [bali-bali] Orangtua Sehari untuk Anak Panti Asuhan (parent for an orphan just for a day)
To: hhrma-bali@yahoogroups.com, media-bali@yahoogroups.com, "profec" <theprofec@yahoogroups.com>, "Warga mailinglist" <warga@yahoogroups.com>, "balibeachgolfcourse" <balibeachgolfcourse@yahoogroups.com>, "bali clubbers" <bali-clubbers@yahoogroups.com>, "Roy Iwan Djaja" <royid@indosat.net.id>, "bali-bali" <bali-bali@yahoogroups.com>, "jerry lee" <general-manager@bintang-bali-hotel.com>, "Gm All Season" <gm@allseasonslegian.com>, "GM Paradiso BBC" <gm@paradisobbc.com>, "GM Sofitel" <gm@sofitel.com>, fb@ayodyaresortbali.com, "fbmkutaparadisohotel" <fbm@kutaparadisohotel.com>, "fbmnovotelbali" <fbm@novotelbali.com>, "fbmramacandidasahotel" <fbm@ramacandidasahotel.com>
Date: Tuesday, January 26, 2010, 9:59 AM




Dear All,

Karena agar lebih universal rencananya acara orangtua sehari untuk anak panti ditunda menjadi tanggal 7 February.

Adakah yang berminat terlibat berbagi kasih ....dengan memberikan Kado terindah yang mereka impikan yaitu memiliki orangtua meski hanya 6 jam?  Berminatkah Anda menjadi orang tua sehari untuk anak panti asuhan ?

Tentu saja tidak semua anak mendapatkan kesempatan ini. Tapi setidaknya kita coba bangun harapan dan mimpi mereka. Mudah-mudahan kita bisa membuat acara ini berkelanjutan sehingga semua bisa merasakan.

Teknisnya sekitar 50 -130 anak panti asuhan...berarti dibutuhkan 50 s/d 130 orang tua.

Range usia anak 4 tahun s/d 15 tahun

Rencananya anak-anak dan orangtua tersebut akan berkumpul di Sector sekitar pk. 10.00 Wita untuk briefing, kemudian diajak oleh orangtua sehari ke mal atau tempat rekreasi lainnya (keinginan orangtua dan anak panti asuhan) yang telah ditentukan untuk makan, bermain dan berbelanja misalkan baju, alat tulis, mainan (semampunya yang mengajak). Kemudian sore harinya sekitar pk. 16.30 wita diantarkan kembali ke Sector untuk acara perpisahan.

Untuk mencegah hal yang tak diinginkan, setiap calon orang tua sehari wajib memberikan identitas diri domisili Bali dan memiliki pekerjaan tetap di Bali yang dapat dibuktikan.

Untuk itu, dalam rangka acara tersebut yang kami butuhkan adalah;
1. Mal yang berminat memfasilitasi acara ini. Bentuk yang diharapkan free gift untuk 50 anak, free coin (outlet bermain) serta discount di sejumlah tempat perbelanjaan di mal untuk digunakan orangtua
2. Tempat rekreasi yang berminat menyumbang voucher gratis bagi anak panti asuhan sehingga bisa membantu orangtua sehari agar tidak dibebani biaya terlalu besar.
3. Restaurant yang berminat mengundang mereka untuk makan gratis (2 orang tua max dan satu anak panti)
4. 100 Kaos yang akan dikenakan oleh 50 anak dan panitia.
5. Sumbangan lain untuk panti asuhan
6. Hiburan bagi anak-anak panti asuhan yang akan diadakan di Sector Bar & Restaurant saat acara makan bersama dengan anak Panti misalkan sulap atau balon
7. Hadiah untuk The Best Parents (misalkan voucher makan/voucher belanja dlsb).

Bagi the best family yang terpilih mendapatkan hadiah voucher dinner di Kudeta senilai Rp. 1 juta rupiah !!!
Bagi yang berminat dapat menghubungi
1. kayobi@balibeachgolfcourse.com atau jeanie@sectorbarrestaurant.com
2. Email : jpproductionbali@yahoo.com
3. Untuk calon orangtua sehari dapat menghubungi Ayudini paramita : 081 933098703

Acara ini didukung oleh Bali facebook Community

Salam,



Jeanie


*) Mohon untuk balasan email melalui email di atas.








__._,_.___


Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Sabtu, 30 Januari 2010

[bali-bali] BOEDIONO SALAH INGATAN TTG SEJARAH POLITIK DAN DEMOKRASI



Dear all!

Silahkan baca dulu berita di bawah saya kutip dari detik.com ini. Terutama tentang isi pendapat Boediono
yang menunjukkan betapa beliau tidak menguasai sejarah politik dan demokrasi di negeri kita. Beliau
mengatakan bahwa Demokrasi Terpimpin itu berl;angsung pada periode sejarah "1950 hingga 1957",
yang dinilainya "sangat liberal".

Demokrasi Terpimpin yang merupakan ide dari Bung Karno berlangsung pada periode kekuasaan
otoriternya pada dari 1959 hingga 1965, dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 uang isinya antara lain
membubarkan MPR hasil pemilihan umum yang paling demokratis di negeri kita. Ide Demokrasi Terpimpin
ini ditolak oleh Bung Hatta antara lain dengan buku tipis "Dempokrasi Kita" yang didukung oleh Liga Demokrasi.
Kemudian di bawah Soeharto dijalankan Demokrasi Pancasila sebagai bagian dari sistem Dwifungsi ABRI,
yang dalam praktiknya berupa pemerintahan yang juga otoriter. Jadi, di zaman Bung Karno dan Pak Harto
kita kehilangan dua kali dalam hal demokrasi. 

Ketika di bawah presiden Gus Dur terjadi Bulotggate dan Bruneigate ditambah dengan skandal sex Aryani,
Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan MPR juga. Tapi ini dilawan oleh MPR
dengan mengeluarkan Mosi Tidak Percaya kepada Gus Dur selaku presiden, didukung suara mayoritas MPR,
karenanya Gus Dur pun dimakzulkan. Mosi Tidak Percaya itu sah, sesuai dengan sistem parlementer
yang berlaku di masa itu, yaitu Presiden dipilih oleh MPR, bukan dipilih langsung oleh rakyat.

Sekarang sudah lain, sistem kita adalah presidensiil, presiden dan wakil presiden dipilih langsung
oleh rakyat, bukan oleh MPR lagi, karenanya Mosti Tidak Percaya tidak bisa memakzulkan
presiden. Tapi ada aturannya untuk memakzulkan presiden, antara lain jika terbukti presiden melanggar UU.
Pansus Century tidak punya hak memutuskan ada tidaknya pelanggaran itu, tapi bisa menyimpulkan bahwa
adanya indikasi dan bukti kuat tentang pelanggaran terhadap UU oleh presiden. Setelah itu urusannya
diserahkan kepada fihak yang berwenang menangani masalah pelanggaran hukum alias cabang yudikatif
sesuai dengan sistem Trias Politica yang kita anut.

Kalau ada yang kurang atau salah, silahkan dikoreksi tulisan saya ini. Untuk itu saya ucfapkan terimakasih!

Yang penting, baca dulu berita tentang Doediono di bawah ini.


Ikra.-
====


Boediono Ingatkan Jangan Sampai Indonesia Jadi Industri Pansus

Wakil Presiden Boediono memprediksi bisa terjadi kegagalan kedua demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, Indonesia kini jangan sampai menjadi industri pansus.

Hal ini terkait dengan persoalan-persoalan kekinian yang dinilai tidak efektif, yang hampir sama

dengan kejadian pada tahun 1950 hingga 1957 saat diperlakukan demokrasi terpimpin.


Hal ini dikatakan oleh Ketua I Bidang Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

Kamrussamad, saat memberi keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Wapres Boediono

di kantor wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (29/1/2010).


"Dengan kondisi seperti sekarang, Pak Wapres mengkhawatirkan jangan sampai negara ini menjadi

industri pansus. Apapun dipansuskan," ujar Kamrussamad menirukan ucapan Boediono.


Kamrus mengungkapkan, Boediono khawatir dengan demokrasi di Indonesia yang mulai mengarah

pada kegagalan demokrasi yang kedua. Kata Boediono, demokrasi pada tahun 1950 hingga 1957 sangat liberal,

dimana kebijakan ekonomi tidak efektif dan mengarah pada delegitimasi pemerintahan.

Keadaan saat ini pun dinilainya banyak kebijakan yang tidak efektif, dan muncul adanya upaya delegitimiasi.


"Pak Wapres memberi respon terhadap perekmbangan demokrasi sekarang ini. Menurut Wapres

demokrasi kita akan mengalami kegagalan kedua. Kegagalan pertama terjadi pada tahun 1950-1957

saat diperlakukan demokrasi terpimpin," ucap Kamrussamad.


Kendati demikian, Boediono tidak mengungkapkan lebih rinci kasus yang menjadi indikasi

munculnya kekhawatiran akan adanya kegagalan demokrasi yang kedua.








__._,_.___


Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

[bali-bali] 10 Keganjilan Bank Sentury



10 Keganjilan Bank Century Versi Golkar

detikcom - Jumat, 29 Januari


Fraksi Partai Golkar di DPR menyatakan ada pelanggaran dalam kasus Bank Century. Setidaknya ada 58 indikasi pelanggaran yang terjadi, mulai dari merger, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) hingga masalah bailout.


Semua pelanggaran itu dirangkum dalam '10 Keganjilan Bank Century versi Partai Golkar' yang dipaparkan dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (28/1/2010).


1. Bank Century sebenarnya sudah tidak layak merger, namun tetap dipaksakan.

2. Pengawasan atas bank hasil merger tidak maksimal. Bank Indonesia (BI) seharusnya sudah memasukkan Bank Century dalam kategori bank dalam pengawasan khusus sejak Oktober 2005.

3. Aturan rasio kecukupan modal (CAR) yang diubah dari 8 persen menjadi 0 persen hanya agar Bank Century mendapatkan kucuran dana melalui skema FPJP.

4. Bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dilakukan dengan alasan agar tidak menimbulkan dampak sistemik jika Bank Century ditutup. Padahal BI tidak menggunakan ukuran-ukuran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan dampak sistemik.

5. Opsi bailout melalui skema penyertaan modal sementara oleh LPS pada hakikatnya menggunakan uang negara. Sebab, modal awal LPS sebesar Rp 4 triliun berasal dari APBN. Dalam pasal 81 ayat 2 UU LPS, secara jelas disebutkan "Kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan."

6. Informasi tentang kondisi CAR Bank Century tidak aktual, sehingga keputusan yang diambil tentang besaran dana untuk bailout berbeda secara tajam dari semula Rp 689 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

7. Ada kerancuan dalam dasar hukum yang digunakan untuk melakukan bailout Bank Century. Perppu tentang jaringan pengaman sektor keuangan yang menjadi dasar menolong Bank Century telah ditolak DPR untuk menjadi UU sementara kucuran dana tetap terjadi. Pemerintah bersikeras dasar hukum bailout adalah UU tentang LPS. Jadi ada atau tidak ada perppu, ditolak atau diterima, Bank Century tetap akan diselamatkan berdasarkan UU LPS.

8. Pengucuran FPJP yang dilakukan BI kepada Bank Century sebesar Rp 689 miliar penuh dengan masalah. Misalnya, penyerahan dokumen jaminan yang dilakukan setelah dana dikucurkan, jumlah jaminan berupa aset kredit yang diserahkan di bawah 150 persen serta kualitas aset kredit yang ternyata disandarkan pada agunan berupa deposito yang berpotensi merugikan negara bila Bank Century akhirnya berstatus bank gagal.

9. Terjadi penyalahgunaan dana FPJP justru saat Bank Century berada di bawah pengawasan khusus BI pada periode 6 November 2008 hingga dinyatakan bailout pada 20-21 November 2008. Dana FPJP yang totalnya Rp 689 miliar digunakan pemilik Bank Century untuk menutupi penyimpangan-penyimpangan yang sebelumnya dilakukan.

10. Terjadi penarikan dana oleh pihak-pihak yang mestinya masuk dalam daftar negatif Bank Indonesia pasca bailout. Dengan demikian berarti dana tersebut disedot dari penyertaan modal sementara LPS yang akhirnya membengkak dari kebutuhan awal Rp 689 miliar jadi Rp 6,7 trilun.




__._,_.___


Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

[bali-bali] time bomb for Bali's development



Developers drawn to tourist magnet

Thousands of Australians will visit Bali for their summer holidays but few are likely to realise what lies beneath the surface. Or maybe they will

"THE magic is going," says Dan, a French expatriate living in Bali, lamenting the pervasive development boom in the Indonesian island province long considered idyllic by foreigners.

Since the 2002 and 2005 terrorist bombings, tourists, particularly Australians, have returned in droves. But, the word is, an environmental time bomb is ticking.

Seduced by the tropical beauty, stunning beach sunsets, surf sand and Balinese Hindu culture, tourists pack Kuta's bars and nightclubs and nearby Seminyak's upmarket hotels, villas and restaurants. Yet some are noticing cracks in the system as archaic utilities and infrastructure buckle under rampant development denuding the island's rainforests and coastline. Even the Balinese are in danger of disorientation from their attractive culture of customs, dance, music and art.

Start of sidebar. Skip to end of sidebar.

End of sidebar. Return to start of sidebar.

Gridlocked traffic, pollution, rotating power blackouts, water shortages and sewerage and garbage embarrassments are threatening ecological sustainability and tainting the much loved island's image as a haven from the urban rat race. "If Bali continues in this way, it will collapse in 10 years," predicts Oswar Mungkasa, the executive of the country's National Development Planning Agency responsible for solid waste and drainage.

"For me, Bali is not as attractive as it was. Local government doesn't realise, because investors keep coming, it is sitting on a time bomb,"he says.

Mungkasa fears there'll need to be "a cholera outbreak [there was one in 1994] or some sort of wake-up call" before attitudes change.

Lack of awareness and absences of regulatory enforcement are recipes for infrastructure disaster, Mungkasa says. "Bali is a fantastic island. You can find anything there, from the culture, the sun, the sea, even sex. The environment is getting worse, but the tourists are still coming."

If they drop off, he says, lack of sanitation and other problems won't register with the locals.

"The [Balinese] mindset is not educated or aware. They see sanitation as a cost, not an investment. They dump their rubbish in the drainage system. They cannot understand why they should change their habits."

Although development restrictions apply on valuable beachfront property in Kuta, Legian and Seminyak, hotel construction continues unabated in defiance. Mungkasa denies there will be a moratorium: "It's just an idea; you cannot stop investment."

In the scramble for the tourist dollar, opportunistic investors are carving into what remains of untouched western and southern coastlines. Southwards from Canggu to Jimbaran and the Bukit, and recently westwards to Tabanan Province, developers are snapping up available prime property, prompting the sentiment that the 5600sq km island's charm is eroding along with the land. Regulations that stipulate buildings must be at least 100m from the high tide mark and no more than 15m high are constantly flouted, sources say.

As the jewel in Indonesia's tourism crown, Bali generates 30 per cent of national tourist revenue or an estimated $US3 billion ($3.4bn) or more a year.

Authorities are not looking to cap the island's lifeblood, contributing as it does more than 80 per cent of revenue to island government coffers.

Sydney expat Alasdair Stuart, a spokesman for inTouch Realty in Seminyak, the island's first real estate agency, sees no let-up in property sales, with values rocketing 100 per cent in the past 18 months in Canggu. He asks: "What economic crisis? There isn't one here. There is rampant and random urban sprawl."

Very little is left for sale in lucrative Kuta, Legian and Seminyak, which were fishing villages 40 or fewer years ago. "Until about a year ago, Batu Belig [south of Seminyak] was the last bastion where you could buy land. It's all finished."

Isolated areas such as Canggu, Tabanan and the Bukit are going the same way, even though much of the property is not even beachfront, with multimillion-dollar homes and hotels. Many of the investors are from Singapore, Jakarta and Hong Kong, Stuart says.

South of Canggu, three beachfront villas are for sale at between $US3.3 million and $US3.7m, while a record $US5.7m deal is being sealed on about 1.5ha of clifftop land in the Bukit, viewed as a tsunami-proof zone. "The Bukit has been explosive. Land has risen 500 per cent in the past five to six years. I think Bali is one of the most bulletproof places on the planet because property prices are fuelled by tourists all year round," Stuart says.

Foreign tourist arrivals, at 1.83 million for the 10 months, jumped 13.5 per cent from January to October, compared with 2008. They were expected to top two million by this week, with additional flights meeting demand. Australians, taking advantage of their stronger dollar, are topping the list, at 350,000 for the 10 months, a rise of 38 per cent, although Japanese tourists, ranking second, fell 9.13 per cent. The benefits for investors have been mixed. A trend to mid-range accommodation and villas has slashed luxury hotel occupancy rates to 65 per cent.

The island's infrastructure is fraying under the pressure. Electricity comes coal-powered from Java but there are no energy-efficiency incentives offered. Tempers are flaring over rolling blackouts lasting up to six hours since October. With no respite offered until mid-January, some islanders will spend Christmas and New Year in the dark. The wealthy residents, Stuart says, won't be affected because they buy two or three generators. "They are added to the list of things they need."

Under strain once from Asia's financial crisis in 1997 and now from increased tourism, the national electricity board, PLN, pleads insufficient funds for maintenance of its connecting north-west distribution plant.

Plans for more power plants remain at an impasse but a solar energy initiative looks encouraging. Indonesia, already producing solar panels more cheaply than those produced by China, is supplying overseas markets. It's hoped the domestic market in the tourist areas will be supplied this year.

Dysfunctional planning is frustrating. For example, new sewerage and drainage installation along the 4km tourist strip of Jalan Legian, a showcase street of fashionable shops and restaurants, has taken almost a year. Open trenches replaced footpaths, endangering pedestrians and drivers as business plunged. Despite the work, connecting pipes are not yet functioning. "We have to upgrade electricity, water, sewerage and telecommunications. But there is no proper planning. Kuta and surrounding areas has blown out in population and size. Infrastructure is not keeping up with development," says Bali Tourism Board head, Ida Bagus Ngurah Wijaya.

An environmental impact assessment study undertaken for the Bali Urban Infrastructure Project in 1998-2003 recommended the ideal population for the island was 2.4 million. It is now 3.4 million, plus the tourists.

When leading Indonesian environmentalist Yuyun Ismawati tested the water at Bali's ocean beach fronting exclusive hotels at Seminyak and Oberoi two years ago, the result was flabbergasting: "The lab told me it was sewage. It was actually sea water," she recounts. "I would not swim in the ocean in Bali."

Tourists complaining of sewage odour are concerned about swimming in the ocean, agrees the head of the Denpasar Sewerage Development Project task force, Wayan Budiarsa. Infections are feared. Says Ismawati: "People don't have proper septic tanks or sewerage collection so they discharge waste water to the rivers, which flows to the ocean. Only 10 per cent of household sewage is treated [by a new Denpasar project]."

Bottlenecks and pollution generated by one million motorbikes and huge gas-guzzling vehicles, such as people movers and Hummers, jostling on narrow roads, are a further environmental nightmare. "No one seems conscious of the fact Bali is a small island with limitations. Only 4 per cent of people use public transport," bemoans Adnyana Manuaba, a government adviser on sustainable development and physiologist from Udayana University in Denpasar. "The government is happy to receive a lot of taxes from motor cars," Manuaba says. He advocates a monorail or mass rapid transit to serve tourism, agriculture and small industry, not more roads. A previous rail plan never came to fruition.

Predicting a tourism backlash, Manuaba condemns continuing hotel development and blames a lack of holistic planning and weak law enforcement on infrastructure stagnation.

"The people have an `instant noodle' mindset. They want short-term gains, money," he says.

The established hospitality industry is getting nervous too. Stuart Smith, a Melburnian expatriate who has lived in Bali for 12 years, has three boutique hotels and complies with local laws. Smith says growth from large developers, even just in the past six months, is having a catastrophic impact on Bali's foreshores.

"Coastal land is being desecrated. It's like a shock wave and it's grown out of control," he says. He is a critic of one beachfront resort development, Sea Sentosa, being developed at what until now has been a surfing haven, home to a couple of small restaurants. This 2.8ha resort in Canggu will comprise apartments and villas and typical facilities -- a bar, nightclub, swimming lagoon, beachfront restaurants and retail outlets.

The development is built across an estuary just metres from the beach. It claims to be eco- friendly.

In online chatrooms, there is already concern about alleged noise levels, coastal erosion and water degradation. "[It] goes into a little surfing village with a 3m-wide road," Smith says. "It will include the infrastructure that goes with it, not the infrastructure that should go into it, that's the problem."

The Sea Sentosa company says it will "prove that development and environment are not mutually exclusive. We are developing responsibly and aesthetically as well as working on long-term environment and community initiatives such as beach and river clean-up programs".

When Inquirer visited the site, there were new roads. Medical waste is commonly dumped on the beach -- vials of blood, old vaccine, medicine bottles and syringes lay there -- metres from where local children were swimming in the estuary, women were washing, people were eating and surfers were enjoying the waves.

Ismawati, the environmentalist, did a study in 2004 supported by the Indonesian Ministry of Health and the World Health Organisation. He found untreated, hazardous hospital waste was dumped in rivers and the landfill. "Some ends up in the ocean, some is recycled. We have good regulations but no one is enforcing them due to operational costs," he says.

Some big hotels reputedly dump untreated sewage into the ocean but are being discouraged. Mungkasa, the official planner, says it is no longer permitted, but concedes law enforcement is impossible. "This year treatment is being done. But there is no penalty if sewage is untreated."

Something is being done. The Denpasar Sewerage Development Project, a 130km system to service mainly tourist areas and funded with a Y=5.4 billion ($650,000) loan, is due for completion in 2014. But Budiarsa says it "may take 10 or 20 years because it needs so much money".

Waste and drainage, controlled by local government, are huge problems, Mungkasa says. "They [Balinese authorities] don't have enough funding, not because they don't have money but because they don't realise water and sanitation are important. They know if they don't do anything the central government will, especially because it's a tourist area."

Jakarta allocates about 7 trillion rupiah ($800m) a year to Bali's infrastructure. Many argue revenue from the state-owned airport, such as tourism taxes and visa proceeds, should also flow to Bali, not back to Jakarta.

Ismawati, who won the Goldman environmental prize for the islands and island nations category this year and featured in Time magazine, reiterates the need for a development cap and financial assistance. While she was whitewater rafting at Telagawaja River in east Bali in June, operators told her she was lucky to strike a good day: the water level is often too low for the sport. "Sometimes operators stop serving tourists due to low water levels because of conflicting agricultural, domestic and tourism usages." Yet this source is earmarked this year for the domestic water supply in Karangasem in east Bali -- home to about 250,000 of Bali's poor, who have no nearby water access -- according to the Bali Public Works project manager for drinking water, I. B. Lanang.

Critically, 73 of Bali's 165 rivers are dry, while four major volcanic lakes contain sediment. Water from the city-owned company, PDAM, which is unable to provide more than 60 per cent of the water needed by the population, is being supplemented by free groundwater. Tourism, using 40 per cent of the island's water, is contributing to the exploitation of groundwater wells, many illegal.

Saltwater intrusion is evident. Deforestation and illegal logging is also reducing water resources in lakes in Bedugul, central Bali, the island's most important water catchment area.

Vast quantities of plastic bags, bottles and other debris littering streets, beaches, rivers and the ocean, are also tarnishing Bali's image, along with the ecosystem.. The island generates about 2000 tonnes of waste a day, mainly from southern tourist areas. "Only about 40 per cent is collected and sent to an open dumping ground serving Badung Province. This is the greatest source of greenhouse gas emissions, after forest fires," Ismawati says.

Investors, urged to improve landfills for which they would receive carbon credits, have not responded, she adds. Unwilling to pay for garbage collection, "most people dump rubbish, including factory chemicals and fertilisers, in the drainage or river. They also burn it. Though we tell them about the dioxins from burning, they still do it."

An integrated coastal management survey a few years ago found 64 per cent of tourists said they would not return because of the rubbish. Each tourist generates about 4kg of waste a day compared to about 1kg per local. Now Ismawati's BaliFokus Foundation is spearheading a campaign to reduce the 750 tonnes of plastic bags distributed and discarded yearly. Though waste to energy conversion has been touted, Ismawati says it is not viable. "It wouldn't work for Indonesia because most waste is wet. If you burn something wet it will release dioxins, especially if it contains PVC and plastics."

ALONG the beachfront at sleepy Batu Belig, near Seminyak, another huge villa development, due to open this year, is under way. A W hotel, part of the Starwood Group, is being built on 7ha of beachfront land.

Staff at the small adjacent beach warung shrugged when asked if they were concerned about the development, even though it may force their eatery's closure. Under a local planning law, building must include 30 per cent of green zones. "In theory the rules apply, but in reality it doesn't happen," says environmentalist Mungkasa, not referring to Batu Belig specifically. "Land boundaries and laws can be changed as long as the local government agrees." With the minimum wage set at R829,316 ($US82.90) a month, survival is the primary concern.

Another dilemma is the provincial government itself, which acquired autonomy only in 2000, and is often confounded by its role devolved from Jakarta.

"Since autonomy they can't cope. We can advocate but implementation is another thing," Mungkasa says.

The trend to luxury villa development is stretching the island to capacity, Smith says. "Hundreds of illegal villas, without permits or licences, are being built and there are increasing numbers of expats coming to live here, building houses. Is it great for Bali in the short term? Probably, but in the long term, it's going to implode. The past six years have gone crazy."

Mushrooming ecological resorts are also contributing to the destruction of rainforests and rice fields. "No development is [truly] eco-friendly. Rainforests are also being cut down to plant more rice," he says. Residents complaining that Bali has never been hotter point to diminishing green areas.

Early last month the Governor of Bali, Mangku Pastika, who had promised to regulate development, launched a green campaign promising water supplies for unserviced areas, tree planting, rubbish cleanups, organic fertiliser subsidies and some free local health services.

"But there is nothing about a development moratorium, or a transport, energy, waste or water balance," BaliFokus's Ismawati says. "Most of the leaders -- national and provincial -- have failed to make long-term projections. We can continue like this for 10 years, maximum. It is critical now; we are dying."

The 15km route to the airport from Smith's central Seminyak hotel has become so congested "we allow 45 minutes to get there. It used to be nine".

"When I first arrived in Bali, Kuta was just a beach with a couple of losmans [homestays] at the front," Smith says . "Now that little strip is the most expensive land in Bali. A lot of people have become rich from it, including the Balinese [who have sold land] but they've never been educated in financial planning."

While Smith concedes development is unavoidable, he says it must be policed. "There needs to be a lifeguard because it's way out of hand. In a controlled environment it can work well. We need professional, outside help. Bali is still a beautiful island but to sustain it for the next generation, we have to do something."

 



__._,_.___


Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___