Dear all;
Pada babak pertama acara Pansus Bank Century kemarin dibahas masalah kebijakan yang
diambil untuk menggelontorkan dana besar "demi menyelamatkan" yang oleh Boediono
dan Miranda adalah tujuannya menyelamatkan ekonomi dan keuangan bangsa. Jadi
bukan sekedar menyelamatkan Bank Century. Maka dalam rapat terbuka itu
masalahnya masih berkutat pada tatanan teoritis dan prosedural saja.
Semacam keyakinan "boleh percaya boleh tidak percaya" kepada kesimpulan Boediono.
Dalam hal teori ekonomi, tentulah Boediono memang jagonya. Terutama yang Ekonomi Neoliberal itu.
Sehingga tampaklah di forum tersebut betapa anggota Pansus DPR ini tak lebih dari mahasiswa
tingkat propadus yang tergolong masih "pah-poh". Pertanyaan mereka tidak bermutu sama sekali,
di hadapan sang profesor, sehingga dengan mudah dijawab.
Padahal ada komentator ekonomi (yang bukan anggota DPR) dengan mudah menolak
alasan Boediono kenapa sampai penggelontoran dana ke Bank yang sudah diketahui
sebagai milik para "maling" itu. Data yang digunakan oleh Boediono pun dikritik
sebagai tidak valid.Mempersamakan situasinya sama dengan ketika terjadi Krismon pun
mudah dibantah oleh komentator ekonomi di luar sidang. Sayangnya komentator ekonomi
yang notabena ahli ekonomi ini bukan anggota DPR! Kalau saja mereka ini menjadi anggota Pansus,
maka barulah bisa terjadi keseimbangan dalam menghadapi Boediono.
Yang juga menarik adalah terungkapnya sikap Mulyani yang tampaknya dalam rapat
KSSK di Depkeu dulu itu bertentangan dengan Boediono. Dia tidak setuju
penggelontoran dana itu. Tapi rupanya dalam rapat tertutup untuk mengambuil
kesimpulan ketika itu Mulyani dikalahkan oleh Boediono. Artinya, keputusan
mengglontorkan dana untuk Bank Century itu sejalan dengan pandangan Boediono.
Akankah pada sidang terbuka Pansus DPR lanjutannya nanti di awal Januari 2010
kondisinya akan seperti itu lagi? Maka tidaklah mengherankan jika sudah mulai muncul
gerakan untuk membubarkan Pansus sambil tetap menuntut agar Boediono, Mulyani,
Miranda diseret ke meja hijau.
Dalam rapat Pansus yang akan datang itu diharapkan akan berlanjut kepada pertanyaan ini:
Kenapa dana diglontorkan kepada Bank yang justeru sudah diketahui dihuni oleh para maling?
Siapakah yang bertanggung-jawab mengawasi jalannya kemana dana itu disalurkan
oleh Bank Century? Kemana saja dana itu mengalir? Cukupkah aset Bank Century untuk dipakai
sebagai pengganti uang rakyat yang mereka curi itu? Dst!
Dalam hal tanggung-jawab itu, tampaknya Boediono maupun Miranda akan menuding
kepada bawahannya yang menangani bidang pengawasan, selain yang menangani bidang
pemasok data yang dipakai swebagai salah satu sumber pengambilan keputusan.
Dengan demikian, mereka berdua berharap bisa cuci tangan! Dan mungkin sekali
mereka akan berhasil melakukan hal itu, jika kita perhatikan betapa tidak
bermutunya para anggota DPR yang ada di dalam Pansus ini!
Maka akan seru rapat terbuka itu nanti bila Budiono, Miranda, Mulyani dihadapkan
kepada bawahan-bawahannya itu dalam satu forum di rapat terbuka DPR!
Pansus ini sebaiknya diganti dengan sebuah Team Ahli beberapa bidang bersangkutan yang indipoenden.
Boleh dibentuk oleh DPR, boleh juga oleg Presiden, boleh juga oleh Mahkamah Agung.
Ikra.-
====
====
Pada babak pertama acara Pansus Bank Century kemarin dibahas masalah kebijakan yang
diambil untuk menggelontorkan dana besar "demi menyelamatkan" yang oleh Boediono
dan Miranda adalah tujuannya menyelamatkan ekonomi dan keuangan bangsa. Jadi
bukan sekedar menyelamatkan Bank Century. Maka dalam rapat terbuka itu
masalahnya masih berkutat pada tatanan teoritis dan prosedural saja.
Semacam keyakinan "boleh percaya boleh tidak percaya" kepada kesimpulan Boediono.
Dalam hal teori ekonomi, tentulah Boediono memang jagonya. Terutama yang Ekonomi Neoliberal itu.
Sehingga tampaklah di forum tersebut betapa anggota Pansus DPR ini tak lebih dari mahasiswa
tingkat propadus yang tergolong masih "pah-poh". Pertanyaan mereka tidak bermutu sama sekali,
di hadapan sang profesor, sehingga dengan mudah dijawab.
Padahal ada komentator ekonomi (yang bukan anggota DPR) dengan mudah menolak
alasan Boediono kenapa sampai penggelontoran dana ke Bank yang sudah diketahui
sebagai milik para "maling" itu. Data yang digunakan oleh Boediono pun dikritik
sebagai tidak valid.Mempersamakan situasinya sama dengan ketika terjadi Krismon pun
mudah dibantah oleh komentator ekonomi di luar sidang. Sayangnya komentator ekonomi
yang notabena ahli ekonomi ini bukan anggota DPR! Kalau saja mereka ini menjadi anggota Pansus,
maka barulah bisa terjadi keseimbangan dalam menghadapi Boediono.
Yang juga menarik adalah terungkapnya sikap Mulyani yang tampaknya dalam rapat
KSSK di Depkeu dulu itu bertentangan dengan Boediono. Dia tidak setuju
penggelontoran dana itu. Tapi rupanya dalam rapat tertutup untuk mengambuil
kesimpulan ketika itu Mulyani dikalahkan oleh Boediono. Artinya, keputusan
mengglontorkan dana untuk Bank Century itu sejalan dengan pandangan Boediono.
Akankah pada sidang terbuka Pansus DPR lanjutannya nanti di awal Januari 2010
kondisinya akan seperti itu lagi? Maka tidaklah mengherankan jika sudah mulai muncul
gerakan untuk membubarkan Pansus sambil tetap menuntut agar Boediono, Mulyani,
Miranda diseret ke meja hijau.
Dalam rapat Pansus yang akan datang itu diharapkan akan berlanjut kepada pertanyaan ini:
Kenapa dana diglontorkan kepada Bank yang justeru sudah diketahui dihuni oleh para maling?
Siapakah yang bertanggung-jawab mengawasi jalannya kemana dana itu disalurkan
oleh Bank Century? Kemana saja dana itu mengalir? Cukupkah aset Bank Century untuk dipakai
sebagai pengganti uang rakyat yang mereka curi itu? Dst!
Dalam hal tanggung-jawab itu, tampaknya Boediono maupun Miranda akan menuding
kepada bawahannya yang menangani bidang pengawasan, selain yang menangani bidang
pemasok data yang dipakai swebagai salah satu sumber pengambilan keputusan.
Dengan demikian, mereka berdua berharap bisa cuci tangan! Dan mungkin sekali
mereka akan berhasil melakukan hal itu, jika kita perhatikan betapa tidak
bermutunya para anggota DPR yang ada di dalam Pansus ini!
Maka akan seru rapat terbuka itu nanti bila Budiono, Miranda, Mulyani dihadapkan
kepada bawahan-bawahannya itu dalam satu forum di rapat terbuka DPR!
Pansus ini sebaiknya diganti dengan sebuah Team Ahli beberapa bidang bersangkutan yang indipoenden.
Boleh dibentuk oleh DPR, boleh juga oleg Presiden, boleh juga oleh Mahkamah Agung.
Ikra.-
====
====
__._,_.___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar