point dan concern anda valid sekali,
Tyang sendiri sering memperhatikan itu .
Tidak ada salahnya punya laid back attitude ,tapi asal kerjaan
dibereskan dulu , harus punya sedikit sense of pride dengan hasil
kerjaan atau sumbangsih kita.
Sayangnya , laid back attitude ini terjadi di semua lapisan
masyarakat kita ( untuk apa buat bale bengong , kalau kita bisa
bengong di kantor?).
Tyang masih ingat ketika berurusan dengan instansi pemerintah,
baik buat SIM , KTP , Passport dll, bisa bolak balik sampai bengkok.
Apa mungkin salah sikut ? ( jaya, guna ,paksa, ketek, kiul).
Kembali kepertanyaan tyang kemarin dulu , apakah system kita atau
moral kita yang salah ? mungkin moral , atau system kita yang
berbaur dengan agama dan kebudayaan saat bekerja?.
Kita punya sense of urgency , hanya prioritasnya yang salah.
Misalnya RUUP ini, ngebet sekali berusaha untuk disahkan karena
ada unsur agamanya.Kalau ini kita bicarakan akan panjang sekali,
tyang pulang natal ini , nganter anak anak Bli Putu , kalau Bli ada
dirumah juga , kita bisa bicara yang lebih panjang.
Sebenarnya memang kita sama seperti binatang yang Bli maksud ,
kalau kita taboo memakai akal yang diberikan oleh alam.
Masalah pokok bagi kita semua adalah bagaimana menanamkan kesadaran
kepada saudara/i kita bahwa , yadnya dalam bentuk karya di kantor
atau dimasyarakat adalah sama dengan yadnya bebantenan dirumah.
Kenyataannya sekarang , mereka sibuk mengerjakan yadnya dirumah ,
sampai di kantor atau tempat kerja kecapaian , juga sampai korupsi
untuk membiyayai yadnya dirumah .
agar tidak terlalu panjang , tyang cukupi dulu,
kita dipihak yang sama dalam masalah ini.
selamat berkarya.
--- In bali-bali@yahoogroups.com, Putu Kesuma <putukesuma@...> wrote:
>
> Gung, saya kira gak usah kita ngomongin Listibiya meskipun sangat
erat kaitannya dengan RUU Porno ini.
> Â
> Esensi pertanyaan saya adalah :Kita punya sense of urgency gak,
khususnya pada kita-kita yang dianugerahi akses yang lebih
dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain. Adakah
pertanyaan dalam diri bahwa apa bedanya saya dengan binatang. Jika
binatang itu lahir, besar, beranak-pinak, lalu mati. Apakah kita
juga akan menjalani hidup seperti itu? Barangkali ada tambahan
sedikit kekayaan dibanding binatang. Tapi adakah yang lebih luhur
dari pada itu?
>
> Peace...
> pkesuma
>
> SEVEN SOCIAL SIN (MK GANDHI) ~ Wealth without Work ~ Pleasure
without Conscience ~ Knowledge without Character ~ Commerce without
Morality ~ Science without Humanity ~ Politics without Principle ~
Worship without Sacrifice
>
> --- On Wed, 24/9/08, IGusti Agung <agungpindha@...> wrote:
>
> From: IGusti Agung <agungpindha@...>
> Subject: [bali-bali] Re: Kapan ya ada Serikat Dosen Progresif di
UNUD????
> To: bali-bali@yahoogroups.com
> Date: Wednesday, 24 September, 2008, 7:07 AM
>
>
>
>
>
>
>
>
> Bli Putu Kesuma , Bli Agung Wardana , semeton,
>
> maafkan tyang ituk nyeletuk .
> Mungkin disamping comfort zone ,mungkin juga ngekoh ikut ribut.
> Tyang masih ingat dulu kita dikirimi BH oleh PT dijawa , karena
adem
> ayem , karena sebelum itu ada tekanan agar mahasiswa dan pelajar
> dilarang ikut berpolitik (???). Hanya ketika menjatuhkan Soeharto
> rekan muda di Udayana mulai ikut bersuara , tyang kira sekarang
> sudah mulai berubah apalagi setelah adanya Warmadewa.
>
> Yang tyang sayangkan , kenapa Listibya koq justru adem ayem ,
> pagahal RUUP niki jelas mengena langsung kebudayaan.
> Menurut tyang , Listibya punya full power untuk menina bobokan
> RUUP , sebab dimata International , justru hanya Kebudayaan
kitalah
> yang dipercayai dan diagungkan , bukan politik ataupun ekonomi.
> Mungkin hanya masalah waktu saja .Semoga saja dengan ini PT PT di
> Bali mulai merasa terpanggil untuk tidak ngekoh untuk berbicara
dan
> berbuat. Semoga....
>
> shanti shanti shanti
>
> --- In bali-bali@yahoogrou ps.com, Putu Kesuma <putukesuma@ ...>
wrote:
> >
> > Pak Agung, selama civitas akademica PT-PT di Bali belum mampu
> merasakan apa yang terjadi di luar kampus maka apa yang terjadi di
> Airlangga sangat sulit akan terjadi di Bali. Dari beberapa kali
aksi
> damai saya dengar dari kawan-kawan para rektor melarang
mahasiswanya
> untuk ikut aksi damai untuk mengubur RUU Porno ini. Tadi pagi ada
> kejadian yang mengembirakan dimana Rektor UNHI dan BEM UNHI hadir
> dalam Parade Budaya untuk meminta penguburan RUU Porno ini.
> > ÂÂ
> > Yang saya khawatirkan adalah para rektor ini tidak paham akan
> esensi dari RUU Porno, tapi masak iya? Mereka kan rata-rata guru
> besar. Saya kita ini bukan masalah ketidak pahaman tapi lebih
> pada "kesadaran", kesadaran untuk berani mengambil tanggung jawab
> dalam mempertahankan hakekat kebangsaan kita, kebhinekaan kita.
> > ÂÂ
> > Atau barangkali mereka sedang terjebak dalam confort zone....
> > ÂÂ
> > putu
> >
> >
> > SEVEN SOCIAL SIN (MK GANDHI) ~ Wealth without Work ~ Pleasure
> without Conscience ~ Knowledge without Character ~ Commerce
without
> Morality ~ Science without Humanity ~ Politics without Principle ~
> Worship without Sacrifice
> >
> > --- On Tue, 23/9/08, ancak ramone <ancakramone@ ...> wrote:
> >
> > From: ancak ramone <ancakramone@ ...>
> > Subject: Re: [bali-bali] Fw: FWD:kabar dari Airlangga
> > To: bali-bali@yahoogrou ps.com
> > Date: Tuesday, 23 September, 2008, 12:02 PM
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Mbok Vieb dan kawan-kawan yang lain,
> > Kapan ya ada Serikat Dosen Progresif di UNUD????
> > hehehe...
> > ÂÂ
> > Agung Wardana
> > ÂÂ
> >
> >
> > --- On Mon, 9/22/08, Asana Viebeke Lengkong <asanasw@indo.
net.id>
> wrote:
> >
> > From: Asana Viebeke Lengkong <asanasw@indo. net.id>
> > Subject: [bali-bali] Fw: FWD:kabar dari Airlangga
> > To: bali-bali@yahoogrou ps.com, bali@ id
> > Date: Monday, September 22, 2008, 8:45 PM
> >
> >
> >
> >
> >
> > ÂÂ
> >
> >
> >
> >
> >
> > SURABAYA, SENIN - Serikat Dosen Progresif Universitas Airlangga
> > menyatakan penolakan atas rencana pengesahan Rancangan Undang-
> Undang
> > (RUU) Pornografi. Alasannya, RUU Pornografi merupakan salah satu
> > bentuk praktik totalitarianisme negara terhadap warga negaranya.
> >
> > Demikian gagasan yang mengemuka dalam seruan Serikat Dosen
> Progresif
> > Universitas Airlangga, Senin (22/9) di Kampus Fakultas Ilmu
Sosial
> dan
> > Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya.
> >
> > Koordinator Bidang Hukum Serikat Dosen Progresif Universitas
> > Airlangga, Jeoni Arianto mengatakan, invervensi negara dalam
> > mengontrol persoalan moralitas kehidupan personal warga negara
> dapat
> > menjebak negara untuk mempraktikkan politik totalitarianisme.
> >
> > RUU Pornografi melihat perempuan dan anak-anak sebagai pelaku
> tindakan
> > pornografi yang dapat terkena jeratan hukum. "Perspektif ini
justru
> > menghilangkan konteks persoalan yang sebenarnya menempatkan
> perempuan
> > dan ana k-anak sebagai korban dari obyek eksploitasi yang
dilakukan
> > sistem kapitalisme, " ujar Jeoni.
> >
> > Dengan sudut pandang hukum seperti ini, maka pengesahan RUU
> pornografi
> > akan menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban yang
kedua
> > kalinya. Mereka menjadi korban dari praktik pemerasan sistem
> > kapitalisme sekaligus korban tindakan represi negara.
> >
> > Selain mendiskreditkan perempuan dan anak-anak, RUU pornografi
> secara
> > sistematik juga bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena
> > mendiskriminasikan pertunjukan dan seni budaya tertentu dalam
> kategori
> > seksualitas dan pornografi.
> >
> > "RUU Pornografi bertujuan sebagai pembinaan moral masyarakat. Di
> > dalamnya jelas ada usaha standardisasi moral masyarakat, padahal
> moral
> > merupakan bentuk nilai budaya yang sangat beragam dan patokannya
> tidak
> > bisa disamaratakan begitu saja," ujar Koordinator Bidang Umum
> Serikat
> > Dosen Progresif Universitas Airlangga, Joko Susanto.
> >
> > Cacat hukum
> >
> > Dari sudut pandang hukum, Serikat Dosen Progresif Universitas
> > Airlangga menilai RUU Pornografi mengandung permasalahan yang
> serius.
> > RUU tersebut telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan
> ruang
> > hukum privat. Hal ini tercermin dari penggebirian hak-hak
individu
> > warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri.
> >
> > "Seharusnya persoalan yang diatur RUU ini adalah masalah yang
> > benar-benar mengancam kepentingan publik, seperti komersialisasi
> dan
> > eksploitasi seks pada perempuan dan anak, penyalahgunaan materi
> > pornografi yang tak bertanggung jawab, atau penggunaan materi
> > seksualitas di ruang publik," tambah Joeni.
> >
> > Dosen FISIP Universitas Airlangga, Liestianingsih mengatakan,
> selain
> > tidak adanya batas antara ruang hukum publik dan privat, RUU
> > Pornografi bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi
> > multitafsir. Liestianingsih mencontohkan, pasal 1 angka 1
> > mengungkapkan ...membangkitkan hasrat seksual. "Ungkapan ini
jelas
> > bertentangan dengan asas lex certa dimana hukum haruslah bersifat
> > tegas," katanya.
> >
> > Proses penyusunan RUU Pornografi dinilai mengabaikan unsur-unsur
> > sosiologis. Hal ini terlihat dari banyaknya pertentangan dan
> argumen
> > yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat.
> >
> > Dengan demikian, RUU pornografi mengabaikan kultur hukum sebagai
> salah
> > satu elemen dasar sistem hukum. Hukum merupakan hasil dari nilai-
> nilai
> > hidup yang berkembang secara plural di ma syarakat. "Jika
dilakukan
> > penyeragaman standar nilai, maka hal tersebut merupakan bentuk
> > penindasan baik oleh negara maupun sekelompok orang kepada
kelompok
> > lainnya," ucap Liestianingsih.
> >
> > Sebagai salah satu produk hukum, RUU Pornografi juga dinilai
> > inkonstitusional, khususnya dalam bab II pasal 4 hingga 14,
antara
> > lain Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945, Pasal 28 F UUD 1945, Pasal 28 H
> ayat
> > 4 UUD 1945, Pasal 28 I ayat 3 UUD 1945, dan Pasal 28 J ayat 1 UUD
> > 1945. Padahal, dalam hukum berlaku asas perundang-undangan yang
> > berbunyi lex superior derogat legi inferior atau suatu peraturan
> > perundang-udangan harus mendasarkan diri dan tidak boleh
> bertentangan
> > dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
> >
> > "Materi dari RUU ini jelas-jelas inkonstitusional. Jika RUU ini
> > benar-benar disahkan, kami akan mengajukan gugatan banding ke
> tingkat
> > Mahkamah Konstitusi," tegas Liestianingsih
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Get your new Email address!
> > Grab the Email name you've always wanted before someone else
> does!
> > http://mail. promotions. yahoo.com/ newdomains/ aa/
> >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> New Email addresses available on Yahoo!
> Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and
@rocketmail.
> Hurry before someone else does!
> http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
>
------------------------------------
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/bali-bali/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/bali-bali/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:bali-bali-digest@yahoogroups.com
mailto:bali-bali-fullfeatured@yahoogroups.com
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
bali-bali-unsubscribe@yahoogroups.com
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar