Bali Millis Preview and Information: [bali-bali] Re: Fw: Kumpulan Foto dari Demo Penolakan RUU Pornografi di Bali

Ha..ha..ha.. ewer sajan Bli Made,

Seperti yang tyang katakan kemarin dulu Bli ,
UUP ini akan disahkan , masalah waktu saja , sayang...
Yang bisa kita usahakan hanya memperlama waktu penundaannya
saja , dengan memperketat penjagaan di gerbang Bali.
Seandainyapun kita harus menjalani pembangkangan ,agar
yang gebuki agak sedikit , agar tukang gebuk diperminim
jumlahnya ke Bali , apang gigisan sakite..ha..ha...

Pokonya jangan sampai kita dikirimi BH dan celana dalam
perempuan lagi oleh saudara/i kita yang lain yang menentang
UUP ini ,Kalau UUP disahkan ( masalah waktu ) kita harus
membangkang betul betulan , kalau nanti ditanya oleh anak cucu
kita, kita bisa menjawab dengan jujur bahwa kita sudah berjuang
sekerasnya walaupun sampai di penjara , seperti pejuang kemerdekaan
dulu , sepeti Xanana Gusmao , atau seperti Nelson Mandela demi
mempertahankan warisan kebudayaan leluhur dan HAM untuk anak cucu
kita.
Pribadi , saya akan mau jadi tumbal pertama kalau memang diperlukan.
Saya akan happy sekali kalau diberikan kesempatan itu.
Saya bayangkan pasti enak rasanya digebuki di penjara demi leluhur
dan anak cucu sendiri , apalagi sampai mati, wah.. asyik.
Enaknya jadi jeleme buduh seperti saya.

salam semua.

--- In bali-bali@yahoogroups.com, "madesutjita" <madesutjita@...>
wrote:
>
> Kalau penolakan RUU pornography ini gagal, mungkin sudah waktunya
> kita memperjuangkan OTONOMI khusus untuk Bali. Masyarakat Bali
memang
> berbeda dengan masyarakat majoritas. Kalau perbedaan tidak
> dihargai..... sudah waktunya untuk otonomi. Bali merdeka?
Janganlah
> dulu... nanti Australia yang datang mengklaim Bali bagian dari
negara
> bagian Western Australia. Pak Agung Pindha nanti bisa bingung. Mau
> vacation ke luar negeri kok masih tetap di Australia. Saya cuma
guyon
> Bapak Agung dan Bapak Adrian yang tinggal di 'down under' jangan
> tersinggung..... :o)
> Suksema,
> Made Sutjita
>
> --- In bali-bali@yahoogroups.com, Sugi Lanús <sugilanus@> wrote:
> >
> > ----- Forwarded Message ----
> > From: dethu-hystericglamour <suicidaldjdethu@>
> > To: SuicideGlamNation <suicideglam@yahoogroups.com>
> > Cc: SuicideGlamNewsletter <suicideglamnewsletter@yahoogroups.com>
> > Sent: Wednesday, September 24, 2008 4:32:14 PM
> > Subject: Kumpulan Foto dari Demo Penolakan RUU Pornografi
> >
> >
> > Kerabat Puspawarna,
> >
> > Kemarin, Selasa, ribuan---ada yang menyebut jumlahnya 1.500, ada
> yang 3.000, ada juga 5000---orang dari berbagai eksponen turun ke
> jalan lagi menyuarakan penolakan terhadap pengesahan RUU
Pornografi.
> Gabungan dari beragam elemen masyarakat yang berpayung di bawah
> Komponen Rakyat Bali tersebut beramai-ramai berjalan kaki ke
gedung
> DPRD serta kantor Gubernur di Renon, Denpasar, meminta agar
peraturan-
> peraturan tipikal jaman jahiliyah nan misoginis bin multi tafsir
itu
> bukan saja ditunda, tapi langsung saja dikuburkan. Gubernur serta
> ketua DPRD didesak untuk kembali menandatangani petisi penolakan
> sebab saat 2006 lalu nama draft tersebut masih RUU APP. Sementara
> sekarang sudah bertransformasi menjadi RUU Pornografi (judul doang
> sih yang berubah, substansinya mah masih segendang sepenarian,
masih
> kontra Bhinneka Tunggal Ika, masih picik pula monokultur, tetap
> mengkriminalisasi kaum hawa).
> >
> > Sesuai harapan, baik di depan utusan resmi Komponen Rakyat Bali
> maupun di hadapan ribuan massa yang berkumpul, Gubernur yang baru
> saja menjabat, Mangku Pastika, serta Ketua DPRD, IB Wesnawa,
sepakat
> menyuarakan ketidaksetujuan pada RUU Pornografi. Surat resmi
> penolakan akan ditandatangani bersama-sama segera dan akan
dikirimkan
> ke Pemerintah Pusat.
> >
> > Biar lebih dapet gambaran seperti apa aksi massa pada 17 & 23
> September 2008 tersebut, silakan nikmati foto-foto di bawah ini.
> Dipinjam dari Facebook milik Ayip & Dhitocx.
> >
> > Elemen mahasiswa
> >
> >
> > Aksi budaya di depan kantor Gubernur
> >
> >
> > Membanjiri jalan menuju gedung DPRD & kantor Gubernur
> >
> >
> > Pernyataan penolakan Gubernur (memegang mic) serta Ketua DPRD
(di
> sebelahnya)
> >
> >
> > Peserta aksi mendengarkan pernyatan sikap eksekutif dan
legislatif
> >
> >
> > Marlowe (berkacamata), salah satu penggagas
> www.jiwamerdeka.blogspot.com
> >
> >
> > Balawan beraksi dari atas truk menggiring peserta aksi ke gedung
> DPRD
> >
> >
> > Bobby Kool & Eka Rock hadir sejak demo pertama
> >
> >
> > Ade Adinata sepertinya belum sempat minum kopi untuk menyambut
pagi
> >
> >
> > Ayip, penggiat ekonomi kreatif Bali; Jrx dan Sugi Lanus, salah
satu
> ujung tombak KRB
> >
> > Kita tunggu perkembangan berikutnya.
> >
> > Merdeka Menjadi Bianglala,
> > RUDOLF DETHU
> > Relawan Komponen Rakyat Bali
> >
> >
> > -----------------------------------------------------------------
---
> ------------
> >
> >
> > "Dalam hal ini, perempuan dibebankan tanggung jawab dan menjadi
> kambing hitam atas ketidakmampuan laki-laki mengontrol hasrat
> seksualnya,"
> > Irene Kurniaarif Fajar - Jaringan Peduli Perempuan dan Anak Jawa
> Tengah
> >
> >
> > -----------------------------------------------------------------
---
> ------------
> >
> >
> > Kompas.Com
> > DENPASAR, SELASA - Sekitar 3.000 warga Pulau Bali kembali turun
ke
> jalan di Denpasar, Selasa (23/9). Mereka menegaskan sikap untuk
> menolak keberadaan dan pembahasan RUU Pornografi. RUU itu dinilai
> sangat mencederai keberagaman Indonesia.
> >
> > Start dari parkir timur Lapangan Bajra Sandhi, para pengunjuk
rasa
> berjalan kaki menuju Kantor DPRD Provinsi Bali dan Kantor Gubernur
> Bali di kawasan Renon.
> >
> > Aksi itu merupakan lanjutan dari aksi serupa, 17 September lalu,
> serta aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa sejak beberapa hari
> sebelumnya. Sabtu dua pekan lalu, pernyataan penolakan atas RUU
> Pornografi diungkapkan kaum budayawan-cendekiawan Bali yang
dimotori
> kelompok Komponen Rakyat Bali (KRB).
> >
> > KRB adalah organisasi yang pada 2006 lalu memotori perlawanan
> rakyat Bali terhadap Rancangan Undang Undang Anti Pornografi dan
> Pornoaksi.
> >
> > Ngurah Harta, Ketua KRB menyatakan, RUU Pornografi dibuat
> berdasarkanbahwa negara dapat mengatur melalui instrumen hukum
> tentang moralitas masyarakat. "Padahal, Indonesia adalah negara
> beragam yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang
> memiliki keragaman pandangan tentang nilai-nilai moral," katanya.
> >
> > Dalam proses pembahasan RUU Pornografi, DPR juga dinilai tidak
> transparan dan tidak partisipatif, sehingga secara hukum
pembahasan
> RUU tersebut cacat hukum karena telah melanggar prinsip serta asas
> umum tata pemerintahan pemerintahan yang baik. RUU Pornografi juga
> dinilai tidak perlu karena selama ini Indonesia telah memiliki
> peraturan perundang-undangan yang sudah mengatur tentang
kesusilaan
> dan pornografi, misalnya KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Penyiaran,
> serta UU Pers.
> >
> >
> > -----------------------------------------------------------------
---
> ------------
> >
> >
> > VHRmedia, Jakarta - Pengesahan RUU Pornografi memicu perpecahan
dan
> mengancam keutuhan bangsa. Pemberlakuan RUU yang mendahulukan
> kepentingan kelompok ini dinilai memicu lahirnya peraturan daerah
> berlatar belakang agama.
> >
> > Ketua Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika Emmy Sahertian
> menagatakan, ancaman munculnya perda berlatar belakang agama mulai
> tampak di beberapa daerah. Saat ini 12 kabupaten di Provinsi Papua
> bersiap mengeluarkan Perda Injil.
> >
> > "Jika RUU Pornografi disahkan, masyarakat Papua memiliki alasan
> untuk mengatakan bahwa budaya melanesia tidak diterima dalam
> pemahaman budaya yang melatarbelakangi UU Pornografi," kata Emmy
> Sahertian di Jakarta, Senin (22/3).
> >
> > Menurut dia, tidak hanya Provinsi Papua yang mengancam ingin
lepas
> dari Indonesia jika RUU Pornografi disahkan. Bali, Nusa Tenggara
> Timur, dan Sulawesi Utara juga mengancam "cerai" dari Indonesia
jika
> RUU yang diskriminatif ini disahkan DPR.
> >
> > Aliansi Bhineka Tunggal Ika menilai produk perundangan ini
manufer
> politik partai Islam. Apalagi dalam berita sebuah media massa
Partai
> Keadilan Sejahtera menyatakan bahwa RUU ini adalah kado Ramadan.
> >
> > Menurut Emmy Sahertian, jika pengesahan RUU ini didasari
> kepentingan salah satu agama, akan berbenturan dengan kepentingan
> agama dan budaya lain. "Yang berbahaya adalah pasal yang
menyatakan
> diberinya wewenang pemerintah daerah untuk menerapkan. Ini akan
> memperkuat alasan pengesahan perda-perda bernuansa agama."
> >
> > Ancaman selanjutnya adalah keberadaan pasal yang membolehkan
> tindakan masyarakat dalam mengontrol, mencegah, dan membina
perilaku
> yang mengarah pada pornografi. Akibat pasal yang multitafsir ini,
> ormas atau kelompok tertentu mempunyai legitimasi untuk menekan
> masyarakat berdasarkan pemahaman dan sudut pandang mereka sendiri.
> >
>