Bali Millis Preview and Information: [bali-bali] Re: BOEDIONO SALAH INGATAN TTG SEJARAH POLITIK DAN DEMOKRASI

Senin, 01 Februari 2010

[bali-bali] Re: BOEDIONO SALAH INGATAN TTG SEJARAH POLITIK DAN DEMOKRASI

Terimakasih untuk koreksiannya.

Ikra.-
=====

--- In bali-bali@yahoogroups.com, ngurah beni setiawan <setiawan_beni@...> wrote:
>
> Koreksi, ada yang salah juga dengan penulisan nama Boediono di email pak Ikra...
> text in red...
> Â
> salam,
> ngurah beni setiawan
> P Save a tree...please don't print this e-mail unless you really need to
>
>
>
>
> ________________________________
> From: Ikranagara <ikra_twin@...>
> To: Dear Friends <ikra_twin@...>
> Sent: Sun, 31 January, 2010 10:57:55
> Subject: [bali-bali] BOEDIONO SALAH INGATAN TTG SEJARAH POLITIK DAN DEMOKRASI
>
> Â
> Dear all!
> Silahkan baca dulu berita di bawah saya kutip dari detik.com ini. Terutama tentang isi pendapat Boediono
> yang menunjukkan betapa beliau tidak menguasai sejarah politik dan demokrasi di negeri kita. Beliau
> mengatakan bahwa Demokrasi Terpimpin itu berl;angsung pada periode sejarah "1950 hingga 1957",
> yang dinilainya "sangat liberal".
>
> Demokrasi Terpimpin yang merupakan ide dari Bung Karno berlangsung pada periode kekuasaan
> otoriternya pada dari 1959 hingga 1965, dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 uang isinya antara lain
> membubarkan MPR hasil pemilihan umum yang paling demokratis di negeri kita. Ide Demokrasi Terpimpin
> ini ditolak oleh Bung Hatta antara lain dengan buku tipis "Dempokrasi Kita" yang didukung oleh Liga Demokrasi.
> Kemudian di bawah Soeharto dijalankan Demokrasi Pancasila sebagai bagian dari sistem Dwifungsi ABRI,
> yang dalam praktiknya berupa pemerintahan yang juga otoriter. Jadi, di zaman Bung Karno dan Pak Harto
> kita kehilangan dua kali dalam hal demokrasi.Â
>
> Ketika di bawah presiden Gus Dur terjadi Bulotggate dan Bruneigate ditambah dengan skandal sex Aryani,
> Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan MPR juga. Tapi ini dilawan oleh MPR
> dengan mengeluarkan Mosi Tidak Percaya kepada Gus Dur selaku presiden, didukung suara mayoritas MPR,
> karenanya Gus Dur pun dimakzulkan. Mosi Tidak Percaya itu sah, sesuai dengan sistem parlementer
> yang berlaku di masa itu, yaitu Presiden dipilih oleh MPR, bukan dipilih langsung oleh rakyat.
>
> Sekarang sudah lain, sistem kita adalah presidensiil, presiden dan wakil presiden dipilih langsung
> oleh rakyat, bukan oleh MPR lagi, karenanya Mosti Tidak Percaya tidak bisa memakzulkan
> presiden. Tapi ada aturannya untuk memakzulkan presiden, antara lain jika terbukti presiden melanggar UU.
> Pansus Century tidak punya hak memutuskan ada tidaknya pelanggaran itu, tapi bisa menyimpulkan bahwa
> adanya indikasi dan bukti kuat tentang pelanggaran terhadap UU oleh presiden. Setelah itu urusannya
> diserahkan kepada fihak yang berwenang menangani masalah pelanggaran hukum alias cabang yudikatif
> sesuai dengan sistem Trias Politica yang kita anut.
>
> Kalau ada yang kurang atau salah, silahkan dikoreksi tulisan saya ini. Untuk itu saya ucfapkan terimakasih!
>
> Yang penting, baca dulu berita tentang Doediono di bawah ini.
>
>
> Ikra.-
> ====
>
>
>
> Boediono Ingatkan Jangan Sampai Indonesia Jadi Industri PansusWakil Presiden Boediono memprediksi bisa terjadi kegagalan kedua demokrasi di Indonesia.
> Menurutnya, Indonesia kini jangan sampai menjadi industri pansus.
>
>
> Hal ini terkait dengan persoalan-persoalan kekinian yang dinilai tidak efektif, yang hampir sama
>
> dengan kejadian pada tahun 1950 hingga 1957 saat diperlakukan demokrasi terpimpin.
>
> Hal ini dikatakan oleh Ketua I Bidang Organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
>
> Kamrussamad, saat memberi keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Wapres Boediono
>
> di kantor wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (29/1/2010).
>
> "Dengan kondisi seperti sekarang, Pak Wapres mengkhawatirkan jangan sampai negara ini menjadi
>
> industri pansus. Apapun dipansuskan, " ujar Kamrussamad menirukan ucapan Boediono.
>
> Kamrus mengungkapkan, Boediono khawatir dengan demokrasi di Indonesia yang mulai mengarah
>
> pada kegagalan demokrasi yang kedua. Kata Boediono, demokrasi pada tahun 1950 hingga 1957 sangat liberal,
>
> dimana kebijakan ekonomi tidak efektif dan mengarah pada delegitimasi pemerintahan.
>
> Keadaan saat ini pun dinilainya banyak kebijakan yang tidak efektif, dan muncul adanya upaya delegitimiasi.
>
> "Pak Wapres memberi respon terhadap perekmbangan demokrasi sekarang ini. Menurut Wapres
>
> demokrasi kita akan mengalami kegagalan kedua. Kegagalan pertama terjadi pada tahun 1950-1957
>
> saat diperlakukan demokrasi terpimpin," ucap Kamrussamad.
>
> Kendati demikian, Boediono tidak mengungkapkan lebih rinci kasus yang menjadi indikasi
>
> munculnya kekhawatiran akan adanya kegagalan demokrasi yang kedua.
>