Bali Millis Preview and Information: Re: [bali-bali] peraturan baru menteri dalam negeri membatasi bantuan dana asing pd NGO

Kamis, 25 September 2008

Re: [bali-bali] peraturan baru menteri dalam negeri membatasi bantuan dana asing pd NGO

Hallo pak Leo dan Mbok lode!

Saya bukanya sepakat sama hal yang kayak ginian, tapi kita juga wajib ikut membantu pemerintahmenghindari hal-hal yang tidak diinginkan...takutnya bantuan asing yang pamrih...spionase dan lain sebagainya...klo boleh pinjam istilahnya bli Beni sich kita mesti tetep eling lan waspodo....
Semestinya kita semua sudah bisa dari awal memfilter bentuk bantuan itu, tapi pemerintah tetep merasa perlu untukmembuatkan aturan.

kita jangan apriori lah dulu...klo memang misi pembuatan PP ini tidak relevan, mungkin bisa gulirkan pembahasanya di media...seperti RUU Pornografi ...

Peace

2008/9/25 leonardo rimba <leonardo_rimba@yahoo.com>

Ketakutan pemerintah ? ... Are we STILL living di Jaman Orde Baru ??? Saya tidak membaca draft itu, tetapi BISA merasakan isinya, semacam ada "interests" dari kelompok2 Islam juga yg mau "membatasi" segala arus informasi maupun dana agar Indonesia bisa menjadi "captured market" dari segala pembodohan massal yg BISA ditelusuri berasal dari MUI, Harian Republika, dan berbagai kelompok2 totaliter (mostly Islamic) di Indonesia yg tidak sadar bahwa kita sudah hidup di abad Post Modern dan sedang mengalami LIBERAL REVOLUTION. The whole world is undergoing a liberal revolution, and we should keep going on walaupun ada segala macam rekayasa dari kelompok2 totaliter seperti upaya RUU Pornography dan sebagainya itu. We are NOT that stupid as they used to think of. The people are NOT that stupid.

Leo

--- On Fri, 26/9/08, luh de suriyani <lodegen@yahoo.com> wrote:

From: luh de suriyani <lodegen@yahoo.com>
Subject: [bali-bali] peraturan baru menteri dalam negeri membatasi bantuan dana asing pd NGO
To: sustainbali@yahoogroups.com, "bali bali" <bali-bali@yahoogroups.com>, "aji saja" <ajisaja@yahoogrups.com>
Date: Friday, 26 September, 2008, 8:50 AM

saya pikir menarik untuk didiskusikan. jangan sampai lengah, sehingga segala macam peraturan yang mengekang demokratisasi terus berlanjut tanpa kita ketahui. dalam attachment ada lampiran peraturan tsb. semoga bisa dibuka ya.

--- Pada Kam, 25/9/08, Herry Mety <mambot79@yahoo. co.id> menulis:

Dari: Herry Mety <mambot79@yahoo. co.id>
Topik: Langkah Mundur Proses Demokratisasi di Indonesia
Kepada: "Jason McLeod" <damai@bigpond. com>
Cc: skp_kam@yahoo. com
Tanggal: Kamis, 25 September, 2008, 11:52 PM

Saudara-saudara yang baik,

Saya kirimkan file: "PERATURAN MENTERI DALAM NEGER NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DARI DAN KEPADA PIHAK ASING".

Ada dua asumsi dasar yang dianggap sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam Negeri mengeluarkan perturan ini: pertama, NGO-NGO selama ini, terutama NGO yang dibiayai oleh Lembaga Donor dari luar negeri menyebabkan ketergantungan dan cenderung mendikte serta memicu stabilitas nasional.

Kedua, ditengarai oleh pemerintah bahwa selama ini ada NGO-NGO tertentu yang dibiayai oleh lembaga donor luar negeri tidak transparan dan tidak akuntabilitas.

Peraturan ini, setelah didiskusikan oleh sekelompok NGO's dan sejumlah civil society di Yogyakarta, pada tanggal 25 September 2008 di Hotel Inna Garuda, Jalan Malioboro, Yogyakarta, disimpulkan beberapa hal: pertama, peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah karena ketakutan dan kecurigaan pemerintah Indonesia terhadap bantuan dan asistensi Lembaga Donor Asing terhadap NGO-NGO yang ada di Indonesia.

Kedua, munculnya peraturan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam proses demokratisasi di Indonesia sejak reformasi Mei 1998. Peraturan ini dinilai sangat berbau ORDE Baru, yang berusaha membatasi gerakan dan kiprah masyarakat sipil. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto adalah eks tokoh militer dan tokoh Orde Baru dengan proses demokratisasi dan gerakan civil society di Indonesia sejak reformasi digulirkan.

Ketiga, peraturan ini dinilai sangat tendensius, bias, ambivalensi dan membingungkan masyarakat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta tidak sesuai dengan UUD 1945.

Oleh karena itu, forum sepapakat agar teman-teman LBH Jogja dan teman-teman yang bergerak di bidang hukum untuk segera bergerak membuat judicial review atau meniadakan sama sekali PERMENDAGRI Nomor 38 Tahun 2008 ini.

Silahkan baca juga lampirannya. ..

Salam Persaudaraan,

Herry Metty

Bergabunglah dengan orang-orang yang berwawasan, di bidang Anda di Yahoo! Answers

Dapatkan nama yang Anda sukai!
Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail. com.

Kunjungi halaman depan Yahoo! Indonesia yang baru!

New Email names for you!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!