(inilah.com/ Raya Abdullah)
INILAH.COM, Jakarta - Kalau memang kabar ini benar tentu akan menjadi tinta emas dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Bagaimana tidak, setelah lama berseteru dalam kancah politik, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan akan segera berdamai. Angin baik menjelang pemilihan presiden langsung.
Kabar ini memang kian santer terdengar. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan INILAH.COM, PDIP maupun Partai Demokrat disebutkan telah menjajaki peluang koalisi. Pembicaraan soal itu kabarnya telah dilakukan kedua partai sejak beberapa hari belakangan.
Tawar menawar politik pun tidak dapat dielakkan. Dari kubu moncong putih disebutkan mengajukan 3 nama cawapres. Mereka adalah Puan Maharani, Pramono Anung Wibowo dan Boediono. Tidak hanya itu, dalam skenario ini, Megawati diplot sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR. PDIP juga ditawari 6 kursi kabinet. Namun, wacana ini ditolak Mega dan Taufiq dengan alasan masih berharap terbangunnya koalisi besar di parlemen.
Tetapi realitas politik berkata lain. Mega dan Taufiq terhenyak dan marah ketika melihat Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mendeklarasikan pasangan capres-cawapres. JK dianggap telah memiliki agenda politik pribadi.
"Bagaimana mungkin, baru ketemu siangnya kok malam sudah mendeklarasikan diri. Itu memang hak tetapi etika politiknya kan tidak begitu," ujar sumber di kalangan PDIP menggambarkan kekecewaan Megawati dan Taufiq.
Sejak saat itulah, pilihan bergabung dengan SBY lantas dilirik. Agar tidak kehilangan muka, kedua pihak pun menyepakati membutuhkan adanya mediator yang mampu menjebatani Mega-SBY. Sosok Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa pun dilirik. Hatta memang pernah menjadi pembantu Megawati saat memerintah di era 2001-2004.
Konsultan politik yang dekat dengan kubu SBY menjelaskan Hatta diyakini SBY tidak akan berkhianat. Mantan Menteri Perhubungan itu juga dinilai cukup dipercaya oleh kubu Mega. "Sosok Hatta dianggap tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik kepada SBY dan Megawati," ungkap sumber tersebut.
Momentum pun didapat. Masalah kepemilikan rumah pemberian negara untuk Megawati di Jalan Teuku umar dipercepat. "SBY ingin menunjukkan tidak ada permusuhan makanya status kepemilikan rumah pemberian negara dibereskan," jelas sang sumber.
Sekadar diketahui, Hatta menemui Megawati di kediamannya, Menteng, Jakpus, 6 Mei malam. Salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan semalam adalah menyinggung soal kepemilikan rumah yang ditempati putri sulung Bung Karno itu.
Tidak hanya itu, kabarnya Sekjen PDIP Pramono Anung pun telah melakukan pertemuan dengan Mensesneg Hatta Radjasa dua hari yang lalu. Hasil pertemuan tersebut lantas dilaporkan Hatta kepada atasannya, SBY. Setelah diberitahu, SBY pun kemudian menceritakannya kepada Tim 9 Partai Demokrat.
Saat bertemu dengan Tim 9 PD, SBY mengaku siap berkoalisi dengan siapapun termasuk PDIP dan Megawati yang selama ini menjadi rival politiknya. Dengan alasan demi kebaikan bangsa dan negara, SBY mengaku siap berkoalisi dengan siapapun termasuk PDIP dan Megawati yang selama ini menjadi lawan politiknya.
SBY juga dikabarkan merasa terharu mendengar ajakan berkoalisi dari PDIP. SBY merasa salut dan bangga dengan sikap PDIP. Untuk itu, antara PDIP dan Demokrat telah menjadwalkan pertemuan antara Mega dan SBY dalam waktu-waktu dekat ini di kediaman SBY, Cikeas, Bogor.
Selesaikah cerita itu? Belum. Megawati dikabarkan kini memberi restu terbentuknya duet SBY-Hatta. Padahal, awalnya, kubu ini disebut-sebut memberi angin kepada Boediono untuk mendampingi SBY.
Menanggapi kabar itu, anggota Tim 9 Partai Demokrat Ruhut Sitompul enggan memberi komentar. Jawaban yang dilontarkan pun terkesan diplomatis. "Ya bisa saja keduanya bertemu, tapi saya belum tahu soal itu," kata Ruhut. [L4/Bersambung]
__._,_.___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar