Berita Ekonomi/Pariwisata
23 Juli 2011 | BP
Anggaran Sektor Pertanian Dua Persen
Bali Sulit Berswasembada Pangan
Denpasar (Bali Post) -
Kebijakan pemerintah yang hanya mengalokasikan anggaran di sektor pertanian sebesar dua persen dari total APBD, sulit diharapkan bisa membawa Bali mencapai swasembada beras. Apalagi dari jumlah anggaran tersebut lebih banyak untuk kegiatan rutinitas SKPD dibandingkan langsung menyentuh kebutuhan para petani di lapangan.
''Selama ini, anggaran untuk pertanian lebih banyak jatuh ke ongkos tukang dibandingkan langsung ke masyarakat. Sehingga, paling tidak bila Pemerintah Daerah Bali ingin serius memperhatikan sektor pertanian, anggaran bisa ditingkatkan minimal tujuh hingga sepuluh persen dari APBD,'' ungkap Ketua KTNA Bali, Ir. Made Suparsa, Jumat (22/7) kemarin.
Menurutnya, selama ini ada kesan tidak ada keseimbangan antarpemerintah daerah di masing-masing kabupaten di Bali, khususnya dalam hal anggaran untuk sektor pertanian. ''Kenyataannya selama ini bila ada kucuran dana bantuan dari pusat, anggaran pertanian dari pemerintah kabupaten maupun provinsi otomatis tersendat,'' tuturnya.
Selain masalah anggaran pertanian yang minim tersentuh oleh para petani langsung, Made Suparsa juga menyoroti sejumlah upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanian yang belum maksimal, khususnya dalam mewujudkan Bali mandiri swasembada pangan. Selain itu, tantangan dihadapi pertanian Bali seperti anomali cuaca yang tidak menentu belakangan ini, serangan hama (tikus dan wereng) mengakibatkan produksi pertanian merosot, serta melonjaknya harga barang pertanian.
Lebih lanjut katanya, Bali saat ini hanya memiliki potensi sawah 85 ribu hektar, dan dianggap belum mampu memberikan kontribusi besar dalam pembangunan pertanian. Kenyataannya saat musim panen tahun ini, para petani mengeluhkan hasil panen mereka yang hanya mencapai 3,5- 4 ton per hektar.
''Kami akui upaya dinas pertanian mengatasi serangan hama telah dilakukan seperti sistem penggropyokan, pemberantasan hama gratis dan upacara sekala niskala, namun sepanjang pengendalian hama tersebut belum teratasi dengan baik, Bali tetap akan kekurangan bahan pangan khususnya padi,'' tuturnya.
Di sisi lain, Made Suparsa juga melihat para petani terkesan dijadikan objek dari hasil-hasil penelitian dan sedikit dipaksakan. Pemerintah kerap memberikan subsidi benih dan pupuk kepada para petani, namun apakah benih tersebut benar-benar telah diuji kualitasnya dan tahan penyakit, itu yang belum dilakukan. ''Mengingat topografi wilayah masing-masing kabupaten berbeda,'' tegasnya.
Selain itu, pihaknya mengharapkan, pemerintah khususnya dinas pertanian dan petugas teknis di lapangan terus melakukan pembinaan, salah satunya tentang pola tanam. ''Betapa pun hebatnya benih dan pupuk diaplikasikan di lapangan, kalau upaya pemberantasan hama belum sepenuhnya berhasil, maka Bali tetap akan kekurangan bahan pangan,'' ujarnya. (bit)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar